Banner Pemprov 2020
Banner Muba Juni 2020

Informasi Penghasilan Kepala Daerah Perlu Disosialisasikan

 

JAKARTA, koranindonesia.id – Anggota Komisi II DPR RI Heru Sudjatmoko mengatakan terkait persiapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), Komisi II DPR RI telah melakukan kunjungan ke beberapa daerah. Pada pertemuan yang dilakukan pada kunjungan kerja itu, khususnya dengan jajaran KPU, Komisi II sempat menanyakan sekaligus menawarkan, dalam sosialisasi Pilkada perlu dimasukkan informasi tentang penghasilan kepala daerah setempat.

“Penghasilan resmi (gaji) dan penghasilan penghasilan lainnya. Umumnya KPU mengkhawatirkan tidak akan ada kandidat yang mau mengajukan diri untuk ikut Pilkada. Saya jawab tidak, atau kalaupun tidak ada yang nyalon karena penghasilan terlalu kecil, nanti akan tumbuh calon-calon yang tidak mengandalkan uang, tetapi karena dia adalah orang yang ikhlas dan kompeten untuk memimpin dan membangun daerahnya,” ungkap Heru di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (26/2/2020).

Dikatakan Heru, kita sudah beberapa kali melangsungkan Pilkada, mungkin tidak ada kemajuan kecuali demokrasi yang prosedural saja. Tetapi demokrasi yang substansial untuk menghasilkan kepala kepala daerah yang kompeten dan ikhlas itu sulit terwujud, kecuali pas kebetulan saja.

Terkait pembangunan daerah perbatasan, Heru mengusulkan, hendaknya daerah-daerah perbatasan, yakni di 222 kecamatan (yang dicanangkan pemerintah) perlu menjadi sasaran strategis program transmigrasi, agar tercukupi jumlah penduduknya di daerah perbatasan itu.

“Saya pikir ini salah satu faktor yang sangat strategis. Ketika kita ingin menjaga perbatasan, tentunya dengan fasilitas yang memadai. Dari sisi ekonomi ekonomi warga, fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, selanjutnya mengenai pemikiran ke depan, saya punya hipotesis, ketika otonomi dibiarkan tetap dua tingkat seperti sekarang, saya menduga banyak pemborosan. Tidak efektif dan efisien dalam rangka memajukan daerah,” jelas legislator Fraksi PDI Perjuangan itu.

Oleh karenanya ia meminta agar Kemendagri bisa mengkaji hal tersebut sebagai langkah penting dalam rangka untuk melangkah lebih maju ke depan. Daerah-daerah yang maju tentunya akan menjadikan Indonesia maju. Stunting itu salah satu indikator. Stunting yang prosentasenya masih tinggi menjadi salah satu indikator betapa sebenarnya dana yang cukup besar mengalir dari pusat ke daerah tidak efektif dan efisien dengan otonomi dua tingkat itu.

“Mungkin bisa juga menjadi pertimbangan aternatif. Pada prinsipnya, dengan otonomi dua tingkat itu, menurut hipotesis saya terjadi pemborosan sumber daya yang luar biasa,” pungkasnya.(Mar)

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.