Banner pemprov Sumsel Vaksin
Muba vaksin maret 2021

Indonesia Masuk Fase Pertama Siklus Pembangunan PLTN

Jakarta,koranindonesia.id-Dewan Energi Nasional (DEN) menyebutkan saat ini posisi Indonesia telah memasuki fase 1 (pertama) dari siklus pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN), seperti yang disyaratkan Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA).

Menurut anggota DEN Satya Widya Yudha, untuk menyelesaikan fase 1, IAEA mensyaratkan harus memenuhi 19 item, dan Indonesia sudah menyelesaikan 16 item.

Tiga item lagi yang belum selesai, kata Satya, yaitu posisi nasional Indonesia, pembentukan Organisasi Pelaksana Program Tenaga Nuklir atau NEPIO yang memonitor implementasi energi nuklir, dan  keterlibatan seluruh pemangku kepentingan.

“Kalau Indonesia sudah memenuhi sisa tiga item yang disyaratkan IAEA pada fase 1 itu, maka Indonesia bisa masuk pada fase Go Nuklir,” kata Satya dalam keterangannya, Jumat (19/2/2021).

Satya menegaskan sesuai Kebijakan Energi Nasional (KEN) Tahun 2014, pemanfaatan nuklir di Indonesia menjadi opsi terakhir, setelah masalah keselamatan kerja, keselamatan operasi, dan pengaruh radiasi yang membahayakan terselesaikan.

“Artinya, apabila kita bisa menanggulangi permasalahan itu, maka pembangkit nuklir dimungkinkan dibangun di Indonesia,” ungkapnya.

Satya menuturkan energi nuklir merupakan energi bersih, ramah lingkungan, dan berkelanjutan dibandingkan bentuk energi lainnya.

Menurutnya, keuntungan nuklir antara lain tidak ada pembakaran, tetapi melalui pembelahan atom sehingga tidak mengeluarkan gas CO2 atau NH4, memerlukan lahan paling sedikit sehingga tidak mengganggu ekosistem, membutuhkan paling sedikit bahan bangunan dan bahan bakar.

Terkait KEN 2014 Satya mengatakan DEN akan mengevaluasinya kembali guna menyesuaikan dengan kondisi terkini.

Menurut dia, sesuai Pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 KEN dapat ditinjau kembali paling cepat setelah lima tahun apabila dipandang perlu.

KEN ditetapkan pada 2014 atau kini sudah berumur lebih dari enam tahun, sehingga dapat dievaluasi.

Menurut Satya, urgensi penyusunan kembali KEN adalah asumsi makro yang digunakan sudah tidak sesuai lagi.

“Asumsi pertumbuhan ekonomi yang dipakai saat itu di kisaran 7-8 persen, sementara saat ini sudah berbeda. Ditambah lagi, kondisi pandemi COVID-19, yang menekan perekonomian kita, sehingga revisi KEN menjadi sangat dimungkinkan,” katanya.

Sesuai UU, DEN merancang dan merumuskan KEN untuk ditetapkan oleh pemerintah dengan persetujuan DPR-RI. KEN itu menjadi dasar bagi DEN menetapkan Rencana Umum Energi Nasional (RUEN).

Sementara itu, Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE)   Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Dadan Kusdiana, mengatakan pemanfaatan nuklir sebagai energi membutuhkan jalan  panjang hingga puluhan tahun, karena banyak aspek yang harus diselesaikan.

“Menurut IAEA dari 19 aspek yang harus dipenuhi, Indonesia sudah memenuhi sebanyak 16 aspek. Dalam rencana jangka menengah hingga tahun 2024 akan disusun peta jalan atau roadmap  pengembangan pembangkit listrik bertenaga nuklir di Indonesia,” katanya.

Dadan menambahkan, pihaknya terus mendorong tercapainya target bauran energi 23% untuk energi baru terbarukan tahun 2025, serta komitmen Paris Agreement.

“Pemanfaatan pembangkit bertenaga nuklir akan di kembangkan di daerah terpencil. Selain itu, pemanfaatan nuklir akan sungguh-sungguh memperhatikan aspek keselamatan, serta terlebih dahulu mengutamakan pemanfaatan Energi Baru Terbarukan,” paparnya.(YDR)

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.