Banner sumsel

Imbas Sistem Zonasi, Sekolah Swasta Terancam Tanpa Siswa Baru Tahun Ini

PALEMBANG, koranindonesia.id – Kebijakan pemerintah terhadap penerapan sistem zonasi pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2018-2019 berpotensi menjadi polemik.

Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Kota Palembang menyebut, sistem zonasi ini menjadi ancaman bagi sekolah swasta yang dianggap tidak favorit, karena dikhawatirkan tidak mendapatkan siswa baru untuk tahun ini.

Ketua BMPS kota Palembang Drs H Asnawi CK MM mengatakan, yayasan pendidikan swasta yang ada di Kota Palembang cukup banyak. Ada sekitar 147 yayasan pendidikan yang menaungi pendidiakn TK hingga SMA. Terdiri dari 398 TK, 78 SD, 99 MI, 139 SMP, 36 MTs, 97 SMA, 69 SMK dan 15 MA.

“Total ada 929 sekolah dengan jumlah siswa sekitar 65.000 orang,” ujarnya didampingi pengurus BMPS, saat datang ke Ombudsman RI Perwakilan Sumatra Selatan (Sumsel), Kamis (21/5/2018), kemarin.

Asnawi menambahkan, banyaknya jumlah yayasan pendidikan swasta tidak sebanding dengan jumlah siswa yang masuk, hasilnya sekolah swasta tersebut terancam bubar dan tutup, karena tidak ada muridnya.

Dijelaskannya, banyak faktor yang mengancam sekolah swasta yang berujung bubar diantaranya, pendirian Unit Gedung Baru (UGB) atau Unit Sekolah Baru (USB) dan pembukaan kompetensi baru penambahan Ruang Kelas Baru (RKB).

Dimana sekolah ini berdekatan dengan keberadaan sekolah swasta, kebijakan sekolah negeri yang menerapkan double shift, kebijakan sekolah negeri yang menambah kouta siswa yang diterima.

“Berujung pada animo masyarakat yang lebih memilih sekolah negeri ketimbang swasta, meski kualitas sekolah swasta jauh lebih baik,” urainya.

“Tak adanya transparansi kuota penerimaan siswa/i setiap sekolah juga, bisa menjadi pemicu adanya permainan oknum untuk berlaku tidak adil, maka terhadap hal tersebut kami minta Ombudsman RI Perwakilan Sumatra Selatan, untuk turun tangan menyelesaikan ketidakadilan ini,” imbuh Asnawi pula.

Sementara itu di kesempatan yang sama, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sumatra Selatan (Sumsel) M Adrian Agustiansyah SH M Hum mengatakan, menyikapi keluhan yang disampaikan oleh BMPS tersebut, dalam beberapa bulan kedepan Ombudsman Sumsel akan membuka Posko Pengaduan, khusus mengawasi seleksi PPDB 2018 di Provinsi Sumsel termasuk Kota Palembang, dengan tujuan agar Sumsel bebas dari perilaku mal administrasi, yang berujung pada pidana dalam dunia pendidikan, seperti adanya titipan siswa, permintaan uang atau imbalan, dan lain sebagainya.

”Ada beberapa hal yang akan menjadi fokus kami dalam mengawasi proses penerimaan ini, kami akan lakukan uji sampel ke beberapa sekolah yang tersebar di Sumatra Selatan dengan metode acak, untuk melihat kinerja sekolah dalam melakukan proses PPDB 2018 yang akan diuji  ke dalam aturan yang berlaku,” kata M Adrian

Menyinggung adanya diskriminasi pengelolaan sekolah negeri dan swasta Adrian menambahkan, bahwa memang seolah ada keberpihakan pemerintah daerah terhadap pengelolaan sekolah negeri dibanding sekolah swasta.

Padahal di beberapa daerah lainnya di Indonesia, pemerintahnya memiliki komitmen yang baik terhadap kebijakan memajukan sekolah negeri dan swasta di wilayahnya.

“Bahkan di Provinsi Jawa Barat (Jabar) pada 2016 sampai sekarang, telah memulai membangun kelas baru sejumlah 16.000 ruang kelas bagi sekolah swasta demi memajukan kualitas pendidikannya,” tandasnya.(win/rel)

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.