Banner sumsel

Hutang Pemprov Sumsel Hampir Rp1,3 Triliun, OPD Diminta Efisiensi

PALEMBANG, koranindonesia.id – Wakil Gubernur Sumatra Selatan (Sumsel) Mawardi Yahya mengimbau, agar semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Biro Setda di lingkungan Pemprov Sumsel melakukan efisiensi dalam pengajuan anggaran.

Hal ini berkaitan dengan posisi hutang Pemprov Sumsel terhadap kabupaten/kota yang cukup tinggi mendekati Rp1,3 Triliun.

“Sumsel sekarang ini dibawah kepemimpinan HDMY ada tantangan yang berat. Situasi keuangan Provinsi Sumsel dengan hutang provinsi hampir Rp1,3 trilun terhadap kabupaten/kota. HDMY sebagai gubernur dan wakil gubernur punya tugas menuntaskan ini pada 2019.  Bukan mencari kambing hitam, tapi bagaimana kita menyelesaikan permasalahan hutang pada kabupaten/kota ini dulu,” terang mantan Bupati OI dua periode itu pada Rapat Sinkronisasi Program Kegiatan Perangkat Daerah Lingkup Asisten Adminsitrasi dan Umum bersama Wakil Gubernur Sumsel, di Ruang Rapat Bina Praja, Selasa (16/10/2018).

Dikatakan Mawardi, kondisi keuangan yang demikian  tentu membuat HDMY, sebutan beken untuk pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumsel periode 2018-2023 Herman Deru-Mawardi Yahya,  mesti ekstra bijaksana, mengingat mereka juga dituntut segera menjalankan visi misi dan program yang menjadi komitmen mereka sejak 27 Juni lalu.

“Selama 10 tahun kepemimpinan gubernur sebelumnya, tentu visi-misi nya juga berbeda. Jadi kurang pas kalau visi-misi HDMY ini tidak disampaikan secara langsung. Sedangkan masyarakat Sumsel sudah menunggu realisasi visi-misi ini. Dan inilah yang diinginkan masyarakat,” jelasnya.

Rapat itu sendiri dihadiri 15 OPD dan tiga biro dibawah koordinasi Asisten III. Diantaranya BKD, Inspektorat, Kominfo, Perpustakaan, Sat Pol PP, Dukcapil, Badan Arsip, Biro Umum dan Perlengkapan dan beberapa OPD dan biro lainnya. Selain membahas program kerja, rapat ini juga membicarakan progres masing-masing program di OPD dan Biro.

Dikatakan Mawardi, selama beberapa hari terakhir dirinya memang sengaja berkonsentrasi dengan rapat ini, karena ingin agar visi-misi benar-benar sampai ke seluruh OPD dan Biro. Karena itu dia merasa kurang puas jika tidak bertemu langsung dalam rapat tersebut.

“Dalam anggaran 2019 HDMY dituntut bagaimana menjalankan visi-misi programnya.  Di lain pihak kita juga dituntut efisiensi untuk bisa menyelesaikan hutang pada kabupaten/kota.  Karena melalui visi inilah kami dipilih masyarakat, jadi efisiensinya yang wajar karena program harus tetap jalan,” sebutnya lagi.

Selain memaparkan soal kondisi keuangan terakhir Pemprov Sumsel, dalam rapat tersebut Mawardi Yahya juga, memberikan masukan dan perbaikan ke sejumlah OPD. Misalnya Dukcapil yang diminta tak segan untuk jemput bola ke masyarakat langsung.

Sedangkan untuk Badan Arsip, Wagub juga berharap pengarsipan dilakukan lebih detail lagi dikerjakan, khususnya untuk moment-moment bersejarah seperti SEA Games 2011, Islamic Solidarity Games (ISG) 2014, AUG 2014 dan Asian Games 2018.

Wakil Gubernur Sumsel Mawardi Yahya (kiri). (FOTO/HUMAS PEMPROV)

“Kalau ini tidak diarsipkan dari sekarang, nanti 10 – 20 tahun lagi yang rugi ya anak cucu kita. Mereka tidak tahu sejarahnya,” ucap Mawardi.

Tak hanya menyinggung soal kinerja Badan Arsip dan Dukcapil, pada kesempatan itu Wagub Sumsel yang juga mantan Ketua DPRD OI itu juga memberikan masukan pada Inspektorat untuk melakuka  fungsinya semaksimal mungkin. Hal ini menurutnya sangatboenting untuk kebaikan seluruh OPD serta gubernur dan wakil gubernur.

“Kita fungsikan inspektorat untuk mengawasi. Kalau masih bisa dibenahi akan kita benahi kita ingatkan. Ini untuk kebaikan semua termasuk gubernur dan wagub dalam melakukan tugasnya,” jelas Mawardi.

Hal ini masih kata Mawardi, menjadi salah satu perhatian HDMY. Karena usai dilantik di Istana Negara awal Oktober lalu pihaknya langsung diajak beradaptasi dengan Mendagri dan KPK. “Jadi ini bukan untuk menakut-nakuti,” pungkasnya.

(ded/rel)

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.