Banner sumsel

HNW: Kita Memilih Bentuk NKRI Bukan RIS

JAKARTA,koranindonesia.id—Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid (HNW) mengatakan bahwa Indonesia merdeka tidak ingin dan memilih bentuk negara kerajaan atau federal.

Hal itu diungkapkan saat Sosialisasi Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika di Aula Baiturrohman, Kecamatan Setia Budi, Jakarta Selatan, awal Februari 2019.

Di hadapan warga, pria asal Klaten, Jawa Tengah, itu mengungkapkan bila Indonesia memilih sistem negara federal maka hal yang demikian memudahkan perpecahan atau disintegrasi bangsa. “Indonesia akan mudah pecah bila menganut sistem itu”, ujarnya.

Dipaparkan, sistem federal biasanya dianut oleh negara daratan. Sistem itu menurutnya tak cocok bila diterapkan pada negara kepulauan, seperti Indonesia. Mudah terjadinya perpecahan dari sistem ini dikarenakan terlalu luasnya otonomi yang diberikan kepada negara-negara bagian.

Dikatakan oleh pria yang juga menjadi Wakil Ketua Badan Wakaf Pondok Pesantren Gontor, agar Indonesia menjadi bangsa yang kuat dan tak mudah pecah maka para pendiri bangsa menyepakati negara kesatuan. Kesepakatan itu tertuang dalam UUD NRI Tahun 1945, Bab I, Pasal I, Ayat 1. “Disepakati pada 18 Agustus 1945”, tuturnya.

Memilih negara kesatuan, rupanya membuat Belanda tidak suka sehingga mereka menggunakan beragam cara untuk mengganggu Indonesia. “Negeri Orange itu tak ridho kita menjadi NKRI”, ujarnya. Dari sinilah maka Belanda menyerang dan menekan Indonesia untuk melakukan perundingan. Pada 15 November 1946, negeri kecil di Eropa itu mendesak Indonesia untuk menyepakati Perjanjian Linggarjati. Isi perjanjian itu Belanda hanya mengakui Indonesia dengan wilayah hanya Pulau Sumatera, Jawa, dan Madura.

Lebih lanjut dikatakan, puncak dari ambisi Belanda untuk tetap menguasai Indonesia terjadi pada 27 Desember 1949 lewat Perjanjian Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag, Belanda. Dalam perjanjian itu mengakui Indonesia namun dengan bentuk serikat. Dari sinilah negara ini menjadi Republik Indonesia Serikat (RIS). “Saat itu RIS tersusun atas 16 negara bagian”, ungkapnya.

Menurut HNW banyak kerugian dari KMB. Disebut konstitusi kita pun menjadi UUD RIS. Tak hanya itu, selain kita harus membayar utang perang Belanda, kekuasaan tertinggi RIS berada di tangan Ratu Juliana yang berkedudukan di Belanda.

Melihat penyimpangan konstitusi dan tujuan Indonesia merdeka, menurut HNW munculah sosok politisi dari Masyumi. “Muhammad Natsir namanya”, ungkapnya. Natsir menyampaikan Mosi Integral. Mosi itu dipaparkan kepada politisi lain yang ada pada saat itu seperti Soekarno dan Hatta. “Dan mendapat dukungan dari partai politik yang ada di parlemen”, ungkapnya.

Untuk menegaskan mosinya, politisi dari partai yang berbasis ummat Islam itu menyampaikan pidato di depan anggota parlemen pada 3 April 1950. “Pidatonya begitu menggelegar”, tuturnya. “Isi pidato menolak hasil KMB”, tambahnya.

Natsir, menurut HNW, ingin Indonesia kembali ke tujuan awal merdeka yaitu berbentuk NKRI. Hasil pidato itu akhirnya menjadi kesepakatan politik bangsa Indonesia. “Hingga pada 17 Agustus 1950, Indonesia kembali ke NKRI”, tegasnya.

Dari Mosi Integral yang dilakukan oleh Natsir, menurut HNW menunjukan dalam masalah menjaga persatuan bangsa, partai dan ummat Islam merupakan garda terdepan. Dari sinilah dirinya merasa aneh bila selama ini ummat Islam dicurigai anti NKRI. (Ril)

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.