Banner sumsel

Herman Deru Titip Nama Baik Sumsel di Pundak Bawaslu

PALEMBANG, koranindonesia.id – Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Sumatra Selatan (Sumsel) bersama empat komisione lainnya, menggelar audiensi dengan Gubernur Sumsel Herman Deru, Jumat (12/10/2018) di Ruang Tamu Gubernur.

Dalam audiensi tersebut, HD sapaan akrab Herman Deru, menitipkan pesan agar Bawaslu dapat menjaga citra dan nama baik Provinsi Sumsel, pada pelaksanaan pesta demokrasi Pemilu Serentak 2019, mendatang.

“Tak terasa enam bulan lagi akan ada demokrssi akbar Pilpres dan Pileg. Ini suatu hal yang membutuhkan keseriusan dari Bawaslu agar kualitas demokrasi kita terjaga demi citra dan nama baik Sumsel,” jelas Herman Deru.

Dengan tanggungjawabnya yang demikian besar, HD memaklumi jika dalam bekerja para komisioner  harus diimbangi dengan fasilitas yang memadai. Hal itu menurutnya penting guna menjamin kenyamanan jajaran Bawaslu yang memiliki jam kerja tinggi.

Diakui HD, laju penyelenggaraan Pilkada lalu saat dirinya menjadi kandidat berjalan sangat bagus. Bukan hanya sukses dalam pelaksanaan tapi juga prestasi. Hal itu ditandai dengan tidak adanya keributan yang mewarnai jalannya Pilkada, apalagi sampai jatuh korban.

“Ini artinya kerja dan peran Bawaslu dapat diakui. Ini positif sekali, karena berimbas pada semakin dewasanya masyarakat Sumsel dalam berdemokrasi. Kalau ada pernik-pernik di lapangan itu hal biasa. Sebagai gubernur dan peserta saya mengucapkan terimakasih, atas terselenggaranya Pilkada yang damai itu,” papar HD pula.

Mengingat tantangan yang semakin berat kedepan, HD pun mengajak para komisioner dan sekretariat Bawaslu untk melakukan pencegahan pelanggaran pileg oleh para caleg, melalui berbagai cara edukasi tak terkecuali medsos.

“Jadi akun-akun medsos Bawaslu bisa digunakan untuk mengedukasi pencegahan pelanggaran caleg dalam Pileg. Selama ini bisa kita lihat punishment nya belum seimbang ” tambahnya.

Dengan pencegahan diharapkan akan lahir kandidat-kandidat yang berkualitas. Hal ini  kata HD memerlukan independensi luar biasa dari Bawaslu.

Sementara itu Ketua Bawaslu Sumsel Junaidi mengatakan, Pilkada Serentak 2018 sudah selesai. Namun demikian mereka tak mau lengah dengan tantangan yang lebih berat.

“Kedepan ini tantangan kita soal netralitas ASN. Seperti Pilkada lalu tercatat ada 39 ASN yang mendapat tindakan baik berupa sanksi teguran sampai pemindahan,” jelasnya.

Kedepan hal ini menurut Junaidi tak boleh terjadi lagi. Selain membahas soal netralitas ASN, Junaidi juga menyinggung soal keterbatasan anggaran Pilkada. Untuk itu diapun berharap, jika memungkinkan Pemprov Sumsel bisa memberikan bantuan.

“Di Indonesia hanya Bawaslu Sumsel yang punya gedung sendiri, kalau yang lain masih pinjam pakai. Nah ini kita harap fasilitasnya, lebih proporsional lagi kedepan dengan bantuan yang sesuai dengan UU dan bila memungkinkan melalui APBD,” tutupnya.

(ded/rel)

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.