Banner sumsel

Herman Deru Apresiasi Akuntabilitas BPK

PALEMBANG, koranindonesia.id – Gubernur Sumatra Selatan (Sumsel) Herman Deru didampingi Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sumsel Nasrun Umar menerima kunjungan Kepala BPK RI perwakilan Sumsel Maman Abdul Rahman, di ruang tamu gubernur, Selasa (23/10/2018).

Dalam kesempatan itu, Gubernur Sumsel mengaku bangga dan berterimakasih kepada BPK yang sudah akuntabel dalam menilai Sumsel sebagai provinsi yang mendapat predikat opini wajar tanpa pengecualian (WTP).

Terkait tugas BPK sebagai badan pemeriksa keuangan, HD berharap dilakukan juga fungsi pengawasan, fungsi perencanan, dan asumsi mengenai pendapatan oleh BPK.

Atas kehadiran perwakilan BPK di Sumsel ini, HD sapaan akrabnya, mengucapkan terimakasih dan mengajak agar masing-masing pihak dapat terus meningkatkan hubungan sehingga dapat menjalankan tugas dengan mudah dan selalu pada jalurnya.

Maman dalam kesempatan itu melaporkan tentang pantauan BPK Sumsel terhadap majelis pertimbangan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi (MPTP-TGR) di provinsi Sumsel, yang sudah kedaluarsa.

“MPTP-TGR provinsi sudah kedaluarsa, sejak dibentuk pada 2014, sekretariatnya sudah berpindah pindah,” ujarnya.

BPK Sumsel berharap kepada Sekretaris Daerah agar MPTP-TGR Sumsel dilakukan penyegaran sehingga sekretariat bisa berjalan. “Butuh penyegaran sehingga sidang bisa berjalan, sekretariat bisa berjalan,” jelasnya.

Maman yang ditemani beberapa jajaran BPK Sumsel yang hadir juga melaporkan terkait temuan kerugian yang ada di Sumsel.

“Sejak 2004 sampai sekarang diakumulasi temuan kerugian dari BPKP, Inspektorat, Kemendagri, dan BPK ada Rp119,9 miliar dari 132 kasus yang ada. Jumlah tersebut sampai saat ini sudah semakin berkurang untuk diselesaikan sehingga saat ini sisanya tinggal Rp27 miliar,” jelasnya.

(FOTO/HUMAS PEMPROV)

Maman mengungkapkan bahwa BPK  Sumsel saat ini sudah menggunakan Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut (SIPTL) yaitu, untuk memantau semua jenis temuan termasuk administrasi dalam satu pintu bersama inspektorat.

Maman menambahkan, bahwa Sumsel merupakan provinsi nomor satu penggunaan SIPTL se-Indonesia. “Sekarang penggunaan pemantauan SIPTL Sumsel sebanyak 71,6 % dan diharapkan kalau bisa naik menjadi  80% supaya bagus,” ujarnya.

Terkait rencana pemeriksaan di tahun ini, Maman mengatakan bahwa awal November BPK akan melakukan pemeriksaan arus belanja, khususnya infrastruktur Provinsi Sumsel di 2018 selama 30 hari kerja.

Bukan itu saja pemeriksaan akan dilakukan dalam kaitannya dengan Asian Games, BPK Sumsel akan mensukseskan TRI sukses yang digagas yaitu sukses Asian Games, sukses prestasi, dan sukses pertanggungjawaban.

(ded/rel)

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.