Banner sumsel

Hefriady: Kok Nomor Cadangan Yang Dilantik Jadi Anggota KPID Sumsel

PALEMBANG,koranindonesia.id-Salah satu calon komisioner yang lulus uji kepatutan dan kelayakan atau Fit dan Proper Test urutan nomor 1 sampai 7 yakni Hefriady menduga ada tindakan non transparansi dalam pelantikan calon anggota KPID Sumatera Selatan (Sumsel) periode 2017-2020.

Sebelumnya peserta tes calon komisioner KPID telah melalui serangkaian tahapan seleksi mulai dari seleksi administrasi,  tes tertulis dan psikotes oleh panitia seleksi hingga tersisa 21 peserta.

Selanjutnya, jelas Hefriady mengenai kronologisnya,  tugas Pansel selesai dan  Pansel menyerahkan hasil seleksi ke KPID. Kemudian KPID menyerahkan 21 nama tersebut ke Komisi I DPRD Sumsel untuk dilakukan uji kelayakan dan kepatutan menjaring tujuh orang komisioner dan tujuh orang cadangan. “Sebelum melakukan fit and profer tes Komisi 1 melakukan uji publik melalui media masa koran,” paparnya.

Kemudian Komisi I DPRD Sumsel melakukan fit and profer tes dan menetapkan 14 nama berdasarkan rangking. DPRD Sumsel menetapkan rangking 1-7  sebagai anggota komisioner dn 8-14 sebagai cadangan.

Namun sayangnya pada pelantikkannya oleh Gubernur Sumsel  Alex Noerdin beberapa waktu lalu malah nama-nama yang berada di peringkat 8-14 yang dilantik. “Saya menduga ada indikasi kesewenangan gubernur memaksakan kepentingan dalam pelantikan komisioner KPID Sumsel,” kataya, Rabu (28/3).

Seharusnya sesuai Undang-Undang (UU) nomor 32/2002 pasal 10 ayat 2 yaitu anggota KPI Pusat dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan KPI Daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atas usul masyarakat melalui uji kepatutan dan kelayakan secara terbuka.

Dan pasal 3, di mana anggota KPI Pusat secara administratif ditetapkan oleh Presiden atas usul Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan anggota KPI Daerah secara Administratif ditetapkan oleh Gubernur atas usul Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi I DPRD Sumsel Husni Thamrin mengaku, sampai saat ini pihaknya belum menerima pemberitahuan adanya pelantikan anggota KPID Sumsel oleh Gubernur kemarin, Selasa (27/03).

“Sepatutnya Gubernur Sumsel Alex Noerdin melakukan komunikasi terlebih dahulu ke Panitia penguji tim fit dan profer tes  Komisi  1 DPRD Provinsi Sumsel jika ada pergantian dari hasil uji kepatutan dan kelayakan, “ ujar Wakil Ketua Komisi I  DPRD Sumsel ini, melalui sambungan telepon,  Rabu (28/03).

Ia menegaskan, gubernur boleh saja mengganti calon Komisoner KPID namun harus dengan alasan yang kuat sesuai peraturan dan perundangan.  Alasan yg membolehkan yakni sakit sehingga tidak bisa melaksanakan tugas, melakukan perbuatan tercela, dihukum tetap, namun tetap di Komunikasikan ke Komisi 1 DPRD Provinsi Sumsel. “Percuma dilakukan uji kelayakan dan kepatutan jika tidak digubris hasil akhirnya,” ujarnya.

Komisi 1tidak bisa membatalkan SK pelantikan komisioner KPID Sumsel, namun bisa menggunakan  haknya untuk bertanya.  “Komisi I akan mempertanyakan ini.  Nanti kita akan rembukan prihal ini,” katanya.

Husni menambahkan etika dalam bermitra hubungan antar lembaga eksekutif dan legislatif seharusnya gubernur saling mempercayai sebagai mitra. “Ini sama saja tidak percaya dengan komisi I DPRD Sumsel,  lembaga yang melaksanakan uji kepatutan dan kelayakan sesuai amanat undang undang,” Imbuhnya.

Ketika ditanya apakah ini bentuk kesewenangan gubernur dalam penetapan komisioner KPID Sumsel saat ini.  Husni menjawab bisa saja disaksikan demikian. “ Dibilang sewenang -wenang bisa saja ditafsirkan demikian tergantung penafsiran masing-masing,” pungkasnya. (sen)

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.