Banner Pemprov 2020
3M Muba

Hari Ritel Nasional, Kemenag Sosialisasikan Jaminan Produk Halal UMKM

Jakarta,koranindonesia.id-Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kemenag melakukan sosialisasi dan edukasi Jaminan Produk Halal (JPH) kepada pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah(UMKM) Ritel. Sosialisasi ini dilakukan melalui kegiatan Pelatihan Nasional “UKM Go Rotel Go Global” yang diadakan oleh Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (APRINDO) dan Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia.

Pelatihan digelar dalam rangka memperingati Hari Ritel Nasional 2020. Kepada peserta pelatihan, Kepala BPJPH Sukoso menekankan pentingnya sertifikasi halal bagi produk di Indonesia termasuk produk UMKM ritel. “Saat ini halal sudah menjadi standar yang sangat penting, tentunya termasuk bagi produk UMKM ritel,” ungkap Sukoso secara virtual, Rabu (04/11).

Sukoso mengatakan, saat ini UMKM harus peduli terhadap perdagangan global. Salah satu hal penting dalam standar perdagangan global adalah jaminan kehalalan produk dalam bentuk sertifikasi halal. Standar halal ini, lanjutnya, telah diakui oleh World Trade Organization (WTO) dan telah menjadi standar yang dibutuhkan dalam kancah perdagangan dunia.

Menurut Sukoso, Indonesia juga telah menandatangani WTO GATT (General Agreement on Tariff and Trade). Di Jenewa Swiss, bahkan Sukoso menjelaskan di depan sidang WTO, bahwa JPH di Indonesia merupakan bentuk kehadiran negara dalam melindungi masyarakatnya terkait masalah sosial, budaya, dan agama.

“Indonesia bukan negara Islam, namun amanat konstitusi dasar negara yaitu UUD 1945 Pasal 29 Ayat 2 menyatakan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Dan halal itu adalah perintah agama,” imbuh Sukoso.

Dalam pelaksanaan sertifikasi halal, Sukoso mengatakan pelaku UMK tidak perlu khawatir akan mengalami kesulitan. Sebab, pemerintah sangat concern dalam memberikan kemudahan-kemudahan bagi pengembangan UMK di Indonesia. Bahkan melalui UU Cipta Kerja, lanjutnya, pemerintah menegaskan komitmen untuk memberikan kemudahan melalui pembiayaan Rp.0 dalam sertifikasi halal produk UMK dengan omzet di bawah Rp1M pertahun.

“Langkah ini adalah bentuk keseriusan pemerintah untuk memberikan kemudahan bagi UMK kita agar semakin berkembang. Namun bagi UMK yang beromzet di atas Rp1M pertahun ya tidak boleh mengajukan,” jelas Sukoso. ?

BPJPH juga sedang menggulirkan program fasilitasi sertifikasi halal bagi 3.283 pelaku UMK yang tersebar di 20 propinsi di Indonesia. Program ini dibarengi dengan bimbingan teknis (Bimtek) pembinaan Jaminan Produk Halal yang wajib diikuti oleh seluruh peserta fasilitasi sertifikasi halal, dengan maksud agar pelaksanaan fasilitasi dapat berjalan secara efektif, efisien dan sesuai target yang direncanakan.

Dalam sertifikasi halal UMK,  para pelaku UMK dapat memperoleh fasilitasi  penyelia halal. “Fasilitasi penyelia halal bagi UMK, sesuai PMA Nomor 26 tahun 2019 dapat dilakukan oleh kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota, perguruan tinggi negeri, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, lembaga keagamaan Islam, lembaga sosial, asosiasi, atau komunitas,” tambah Sukoso.

Sukoso juga memaparkan prosedur dan tatacara pengajuan sertifikasi halal. Untuk itu, ia mempersilahkan pelaku UMK untuk mengunduh dan mempelajari sejumlah formulir isian dan juga petunjuknya yang kesemuanya dapat diunduh melalui www.halal.go.id/infopenting.

Dalam memberikan layanan sertifikasi halal, BPJPH dibantu Satuan Tugas (Satgas) Halal yang tersebar di setiap propinsi. Keberadaan satgas ini melekat pada setiap Kanwil Kementerian Agama di setiap provinsi, sebagian juga menjangkau di Kemenag Kota/Kabupaten. Dengan begitu,   diharapkan pelaku UMK yang tersebar di tanah air dapat lebih mudah mendapatkan akses layanan sertifikasi halal.

Kegiatan pelatihan yang dilaksanakan secara virtual itu dibuka oleh Ketua Umum KADIN Indonesia, Rosan P Roeslani. Pelatihan hari ini juga menghadirkan narasumber di antaranya Waketum KADIN Indonesia Bidang Perdagangan, Benny Soetrisno, dan Ketua Umum APRINDO (Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia), Roy N Mandey. Di setiap sesi perharinya, pelatihan akan mengagendakan materi edukasi terkait sertifikasi halal.(ril)

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.