Banner sumsel

Hakim Pulang Kampung, Sidang Vonis Idrus Marham Ditunda

JAKARTA,koranindonesia.id-Sidang vonis terdakwa kasus suap proyek PLTU Riau-1 Idrus Marham ditunda karena ada hakim anggota yang pulang kampung halaman untuk memberikan hak suara di Pemilu 2019.

Hakim ketua Yanto mengatakan sedianya hari ini akan digelar sidang putusan, tapi karena dirinya kemarin baru pulang dari Spanyol, kemudian semalam sudah musyawarah, sedianya putusan akan dibacakan kurang lebih pukul 16.00 WIB tapi  karena besok ituada pemilu, maka dua anggota hakim harus pulang kampung untuk mencoblos dan tiket pesawat sudah dibeli dengan penerbangan pukul 16.00 WIB.

“Sedangkan sidang vonis akan dimulai waktu yang sama, sehingga disepakati untuk menunda sidang tersebut,” ungkapnya saat membuka sidang di Pengadilan Tipikor, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta, Selasa (16/04/2019).

Dijelaskannya dari hasil musyawarah bersama JPU dan penasihat hukum Idrus Marham, sidang putusan ditunda minggu depan.

Sebelum sidang, Idrus Marham berharap majelis hakim memutus vonis bebas dari kasus suap proyek PLTU Riau-1. Idrus menyakini dirinya tidak bersalah terkait kasus tersebut.

“Saya tentu permohonan begitu, saya disini dalam penutupan kesimpulan ada dan harapan saya,” terang Idrus Marham sebelum sidang di Pengadilan Tipikor

Dalam permohonannya Idrus sebenarnya meminta jpu harus berdasarkan fakta dan harus berani membuat terobosan hukum, seandainya fakta tidak ada sehingga tuntut harus bebas, itu baru Indonesia negara hukum. Menurutnya fakta persidangan tidak membuktikan dirinya bersalah terkait kasus tersebut.

Apalagi saksi yang dihadirkan seperti pengusaha Johanes B Kotjo, eks anggota DPR Eni Maulani Saragih, dan Dirut PLN Sofyan Basir disebut dirinya tidak paham proyek itu.

“Pak Sofyan Basir mengatakan ketika pertemuan di rumahnya, itu pun saya memiliki kepentingan dan tujuan yang berbeda Eni dan Kotjo, maka pertemuan itu saya tidak pernah mengatakan PLTU,” tandasnya.

Idrus Marham sebelumnya dituntut 5 tahun penjara dan denda Rp 300 juta subsider 4 bulan kurungan. Sekjen Golkar itu diyakini jaksa pada KPK bersalah menerima suap Rp 2,25 miliar dari pengusaha Johanes Budisutrisno Kotjo.

Uang itu, disebut jaksa, diterima Idrus untuk bersama-sama mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR, Eni Maulani Saragih, membantu Kotjo mendapatkan proyek di PLN. Uang itu disebut jaksa karena Idrus ingin pencalonan Ketum Golkar menggantikan Setya Novanto. (erw)

 

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.