Banner sumsel

Guru Honorer K2 yang Tak Penuhi Syarat CPNS, Dapat Kesempatan Ikut Seleksi PPPK

JAKARTA, koranindonesia.id – Persoalan guru adalah masalah bersama, dan juga menjadi persoalan semua Komisi yang ada di DPR RI. Karena guru tidak hanya sebagai pengajar dan pendidik tetapi guru adalah pahlawan bangsa.

Menurut Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian, guru memiliki peran yang penting dalam merubah peradaban di Republik Indonesia. Oleh karenanya, pihaknya senantiasa konsisten untuk memperjuangkan masalah pendidikan.

“Kita berkomitmen bersama-sama untuk memperjuangkan nasib guru honorer di Indonesia. Saya yakin apa yang telah disampaikan dalam acara Seminar Nasional ini merupakan bagian dari komitmen untuk gerakan kita ke depan. Semua yang disampaikan merupakan suatu proses yang belum selesai,” ujar Hetifah Sjaifudian saat menjadi moderator Seminar Nasional “Kebijakan Penuntasan Guru Honorer K-2”di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (9/10/2018).

Namun, legislator Partai Golkar itu mengaku berbahagia dan bangga, karena dengan kehadiran dari semua lembaga dan kementerian, serta DPR RI dan pemerintah daerah pada seminar nasional ini, adalah bukti bahwa satu kebijakan yang bagus hanya bisa terealisasi jika seluruh pihak bergandeng tangan bersama dan melaksanakannya melalui satu sinergi.

Ada beberapa kesimpulan yang dihasilkan dari seminar nasional terkait persoalan Guru Honorer K-2 ini, yakni: persoalan guru honorer K-2 tidak hanya menjadi tanggungjawab Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan saja, tetapi juga terkait dengan kementerian lainnya, khususnya Kementerian Keuangan.

Jumlah Guru Honorer K-2 yang diangkat sejumlah 351. 965 orang, yang akan diangkat secara bertahap pada 2016 sampai dengan 2019.

Adapun solusi terhadap Guru Honorer K-2, terutama yang tidak lulus tes CPNS, akan dilakukan dengan langkah-langkah diantaranya dengan membuka kesempatan bagi 12.883 orang eks tenaga Guru Honorer K-2 untuk mengikuti tes CPNS sesuai peraturan perundang-undangan.

Dan bagi honorer yang tidak memenuhi persyaratan maka dibuka kesempatan bagi Guru Honorer K-2 untuk mengikuti tes Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Sejumlah guru honorer menggelar aksi demonstrasi di halaman DPRD Provinsi Sumsel, beberapa waktu lalu. (FOTO/DOK-KI)

“Melalui seminar nasional ini, Komisi X DPR RI dan Fraksi Partai Golkar berkomitmen dan berjanji akan memperjuangkan nasib para guru, khususnya Guru Honorer K-2. Fraksi Partai Golkar dan Komisi X DPR RI akan mengawal secara serius dan sungguh-sungguh, serta menyelesaikan dan menuntaskan persoalan guru, sehingga dalam waktu secepatnya Guru Honorer K-2 bisa mendapatkan kepastian,” sebutnya.

Dalam kesempatan itu legislator asal daerah pemilihan Kalimantan Timur itu juga mengatakan bahwa apa yang dibahas pada saat ini bukanlah suatu akhir, tetapi semua akan dilanjutkan sebagai bagian dari satu gerakan untuk mewujudkan apa yang kcita-citakan bersama, yakni pendidikan yang maju di Indonesia.

(mar)

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.