Banner sumsel

Guru Honor Desak Menpan-RB Laksanakan Perintah MA

JAKARTA, koranindonesia.id – Sejumlah guru honorer selaku pemohon uji materi Permenpan-RB No. 36/ 2018, meminta pemerintah untuk segera melaksanakan putusan Mahkamah Agung (MA) terkait dengan batas usia peserta seleksi CPNS.

Kuasa hukum para pemohon Andi Asrun mengatakan, permintaan tersebut diajukan setelah MA mengabulkan permohonan uji materi tersebut pada 18 Desember 2018. Untuk itu, Menpan-RB harus menghentikan proses seleksi CPNS bagi profesi guru atau tenaga kependidikan pascaputusan MA 18 Desember 2018.

“Jika pemerintah yang dalam hal ini adalah Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) tetap melanjutkan proses seleksi rekrutmen CPNS pascaputusan MA, maka kegiatan tersebut dinilai sebagai perbuatan melawan hukum,” ungkapnya, melalui pesan singkat yang diterima di Jakarta, Sabtu (2/2/2019).

Sejalan dengan putusan MA tersebut, Asrun juga meminta supaya Presiden Joko Widodo membuat peraturan pemerintah yang khusus mengatur masalah guru tidak tetap atau pegawai tidak tetap ini. Putusan MA menyatakan Permenpan-RB No. 36/2018 tentang batas usia peserta seleksi CPNS bertentangan dengan UU No. 5/2014 tentang ASN dan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945.

Putusan uji materi atas ketentuan tersebut menyatakan, bahwa setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja, dan berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.

“Tidak berlaku lagi batas usia 35 tahun bagi peserta seleksi CPNS para guru honorer atau pegawai tidak tetap, yang masih bekerja secara terus menerus paling singkat lima tahun,” tandasnya.
(erw)

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.