Banner Pemprov 2020
Banner 23 September

Gugat Ambang Batas Pilpres, Rizal Ramli Janji Bakal Bakal Bongkar Soal Ini

 

JAKARTA, koranindonesia.id – Ekonom senior Rizal Ramli resmi mendaftarkan gugatan Judicial Review (JR) pasal ambang batas pemilihan presiden di UU Pilpres ke Mahkamah Konstitusi (MK), Jumat (4/9).

RR-sapaan akrab Rizal Ramli- menyatakan, syarat ambang batas 20 persen agar bisa mencalonkan diri sebagai calon presiden merupakan wujud dari demokrasi kriminal.

Dia mengatakan ikut berperan memperjuangkan perubahan sistem negara. Dari sistem otoriter pada zaman orde baru ke zaman reformasi saat ini. Tujuannya agar Indonesia bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

“Awalnya (reformasi) memang bagus. Tapi makin kesini makin banyak aturan yang mengubah demokrasi Indonesia menjadi demokrasi kriminal,” kata Rizal Ramli usai mendaftarkan gugatannya di MK.

Dia mengungkapkan ciri demokrasi kriminal dengan pengalaman pribadinya. Tahun 2009, kata dia, sebuah partai politik pernah menawarkannya untuk mencalonkan diri sebagai calon presiden. Parpol itu bahkan menyebut RR sebagai calon terbaik dilihat dari semua sisi.

“Tapi butuh uang. Satu partai Rp 300 milyar. Tiga partai Rp 900 milyar. Jadi (saya) harus nyari Rp 1 triliun. Itu tahun 2009. Yang kemarin (2019) lebih gede lagi. Jadi, yang terjadi ini demokrasi kriminal. Dan ini yang merusak Indonesia,” ujarnya.

Mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman periode pertama Presiden Jokowi itu mengungkapkan, kebutuhan uang untuk penuhi permintaan partai itu lantas akan dibantu oleh cukong (pemilik modal). Para cukong itu pula yang akan membantu pembiayaan survey, buzzer, influencer.

“Apa yang terjadi kemudian, begitu seseorang terpilih sebagai bupati, gubernur, atau yang lebih tinggi lagi (presiden), dia lupa cita-cita buat belain rakyat. Dia lupa cita-cita buat belain kepentingan nasional. Ini yang saya sebut demokrasi kriminal” ujarnya.

MK Selama Ini Dianggap Melegalisasi Kejahatan Money Politik Seperti diketahui, upaya JR ketentuan ambang batas Capres bukan kali ini dilakukan. Upaya serupa sudah beberapa kali dilakukan sebelumnya. Tetapi, MK selalu menolak gugatan itu. Menurut RR, penolakan MK sebelumnya menjadi bukti bahwa MK sebelumnya melegalisasi kejahatan money politik.

“Nah, selama ini MK melegalisasi kejahatan money politic,” ujarnya.

Tetapi kali ini dia optimistis MK akan mengabulkan gugatannya. Dia akan meyakinkan hakim MK untuk mengubah ketentuan ambang batas Capres. Sehingga terbuka kesempatan bagi warga negara terbaik untuk memimpin Indonesia.

“Saya harap kali ini saya akan bujuk hakim MK, marilah kita berpikir untuk Indonesia yang lebih hebat. Kita hapuskan treshold ini. Kalau tidak treshold ini akan jadi sekrup pemerasan,” ungkap Rizal Ramli.(Mar)

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.