Banner sumsel

Gubernur Tetapkan UMP DKI Jakarta Sebesar Rp 3.940.973 Juta

JAKARTA,koranindonesia.Id-Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melalui Sekretaris Daerah (Sekda) Saefullah resmi mengesahkan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta 2019 sebesar Rp 3.940.973 juta.

Saefullah mengatakan besaran kenaikan itu mencapai 8,03 persen atau sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. UMP DKI 2019 berlaku untuk semua pekerja di wilayah ibu kota.

“Besaran UMP DKI Jakarta sesuai dengan Pergub Nomor 114 Tahun 2018 sebesar Rp3.940.973,” ujar Plh Gubernur DKI Jakarta Saefullah di Balai Kota kepada wartawan, di Jakarta, Kamis (1/11/2018).

Diungkapkan Saefullah besaran itu tidak sama dengan tuntutan buruh yang meminta UMP DKI sebesar Rp4.373.820. Saefullah menyebut Pemprov DKI Jakarta akan menambalnya dengan subsidi.

“Bentuk subsidi, pekerja di DKI akan mendapat kartu pekerja yang bisa digunakan untuk berkendara dengan Transjakarta secara gratis. Selain itu juga bisa digunakan sebagai jaminan diskon berbelanja bahan kebutuhan pokok di Jak Grosir,” jelasnya.

Ditambahkan Saefullah anak dari para buruh di Jakarta juga akan menerima kartu Jakarta Pintar Plus sebagai bantuan pendidikan.

“Semoga Jakarta maju kotanya, bahagia warganya dengan kenaikan upah minimum tersebut” tuturnya.

Pantauan koranindonesia.Id di luar gedung Balai Kota, puluhan buruh anggota KASBI menggelar unjuk rasa mengawal pengumuman kenaikan UMP Jakarta 2019.

“Hari ini kita ke sini memastikan berapa upah DKI. Kita tidak pernah diberitahu, diundang dalam pembicaraan kenaikan upah yang sesuai kebutuhan hidup layak,” tegas Koordinator KASBI DKI Jakarta Anwar Sanusi dari atas mobil komando.

Penetapan upah sesuai PP 78/2015, menurut Anwar sangat merugian karena berdasarkan perhitungan dari berbagai serikat buruh, UMP layak di Jakarta pada 2019 sebesar Rp4.373.820.

Mereka menagih janji kepada Anies yang pernah memberikan janji manis. Saat kampanye, klaim mereka, Anies berjanji upah buruh tidak akan di bawah daerah penyangga. Namun hal itu tidak terwujud. Anwar menegaskan mereka akan aksi turun ke jalan bersama serikat buruh lain jika Anies tidak memenuhi tuntutan soal UMP 2019.

“Kami akan menolak, menggugat keputusan jika UMP tidak sesuai. Kemungkinam kami akan turun ke jalan bersaama yang lainnya,” paparnya.

Penolakan terhadap UMP 2019 sebesar Rp3,9 juta juga ditegaskan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI). Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan pihaknya akan menyambangi Anies di Balai Kota Jakarta bila DKI tetap menetapkan UMP dengan nominal tersebut.

“Pasti dong akan datangi Anies, bagi KSPI yang tidak sesuai janji politik Gubernur DKI, diskusi-diskusi selama ini, kami akan menolak dan melawan sesuai konstitusi,” pungkasnya.

Kedatangan KSPI di Balai Kota dalam rangka menggelar protes. Namun Said mengatakan pihaknya akan berdiskusi dulu dengan pihak Pemprov terkait UMP ini. Aksi baru akan digelar bila tuntutan tidak didengarkan. (Erw)

 

 

 

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.