Banner Pemprov 2020
Banner 23 September

Gawat !!! AHY Sebut UU Cipta Kerja Bakal Geser Ekonomi Pancasila Jadi Kapitalistik dan Neo-Liberalistik

JAKARTA, koranindonesia.id – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja (RUU Cipta Kerja) menjadi undang-undang (UU) dalam Rapat Paripurna, Senin (5/10/2020). Keputusan tersebut diambil lebih cepat dari jadwal semula yang direncanakan Kamis 8 Oktober 2020.
Meski demikian, Fraksi Partai Demokrat secara tegas tetap menolak pengesahan RUU Omnibus Law Cipta Kerja.

Sebelumnya, bahkan penolakan dari partai yang diketuai oleh Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) tersebut memilih walk out di Sidang Paripurna DPR RI, Senin (5/10/2020) kemarin.
“Keputusan kami ini sudah disampaikan oleh F-PD dalam Pandangan Akhir Mini Fraksi pada Pengesahan Tingkat I di Rapat Kerja Badan Legislasi DPR RI (Sabtu, 3 Oktober 2020), dan kami sampaikan lagi dalam pendapat fraksi Sidang Paripurna DPR RI. Sebagai penegasan atas penolakan kami tersebut, Fraksi Partai Demokrat walk-out dari Sidang Paripurna DPR RI Senin (5 Oktober) sore ini,” ujar Ketua Umum Partai Demokrat AHY, dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Rabu (7/10/2020).

AHY juga mengatakan keberadaan RUU Cipta Kerja yang dinilainya berbahaya. Sebab membuat pergeseran dari Ekonomi Pancasila menjadi Kapitalistik dan Neo-Liberalistik.
“RUU tersebut juga berbahaya. Nampak sekali bahwa Ekonomi Pancasila akan bergeser menjadi terlalu Kapitalistik dan Neo-Liberalistik,” lanjutnya.

Menurut AHY, pergeseran ini tentu menjadi jauh dari prinsip-prinsip Keadilan Sosial. Alih-alih berupaya untuk menciptakan lapangan kerja secara luas, RUU tersebut berpotensi menciptakan banyak sekali masalah lainnya.
Apalagi, lanjutnya, RUU Cipta Kerja tidak memiliki urgensi. Dia mengatakan saat ini seharusnya semua pihak fokus pada penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi.

Baginya, RUU tersebut terkesan dipaksakan, berat sebelah, dan banyak pasal yang merugikan kaum buruh dan pekerja yang jumlahnya besar sekali.

Putra sulung SBY tersebut juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat karena belum mampu menyuarakan kepentingan rakyat terkait UU Cipta Kerja.

“Saya mohon maaf pada masyarakat Indonesia, khususnya buruh dan pekerja, karena kami belum cukup suara untuk bisa memperjuangkan kepentingan rakyat. Insya Allah kita terus memperjuangkan harapan rakyat,” ucapnya.

Lebih lanjut, AHY menegaskan Partai Demokrat akan berkoalisi dengan rakyat, terutama rakyat kecil, termasuk kaum buruh dan pekerja yang hari ini paling terdampak oleh krisis pandemi dan ekonomi.
Dia juga mengajak seluruh pengurus dan kader Partai Demokrat untuk memperjuangkan harapan masyarakat. Kepada seluruh lapisan dan elemen masyarakat, terutama kaum buruh dan pekerja, AHY juga mengajak berjuang bersama-sama untuk selalu bersuara dan tetap menegakkan nilai-nilai keadilan.(Mar)

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.