Banner sumsel

Fraksi Partai Gerindra di DPR Tolak Program Dana Kelurahan

JAKARTA, koranindonesia.id – Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Moh Nizar Zahro menilai, program Dana Kelurahan yang dijanjikan presiden Joko Widodo (Jokowi) belum memiliki payung hukum atau regulasi yang jelas.

Oleh karena itu, Fraksi Partai Gerindra menolak rencana program Dana Kelurahan yang digulirkan itu. Ia mengungkapkan, pihaknya memiliki beberapa alasan, sehingga fraksinya menolak rencana itu

Nizar menjelaskan, dalam Undang-Undang (UU) Nomor 32 / 2004 tentang Pemerintahan Daerah, kelurahan melekat di kecamatan. Sehingga Dana Kelurahan ada di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) kecamatan. Dan jika Dana Kelurahan ingin dimasukkan dalam RUU APBN sekarang, maka RUU tersebut harus diubah terlebih dahulu.

“Pasalnya dalam RUU APBN hanya ada dua, yakni transfer daerah dan Dana Desa. Sementara Dana Kelurahan tidak ada. Dengan kata lain, sebenarnya kami Fraksi Partai Gerindra tidak menolak Dana Kelurahan, asal regulasinya ada dan jelas,” ungkap Nizar saat menjadi narasumber pada Forum Legislasi dengan tema ‘Polemik Regulasi Dana Kelurahan?’ di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (23/10/2018).

Dilanjutkan Nizar, regulasi tersebut bisa berupa Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah (PP), atau bisa dimasukkan dalam dana alokasi umum (DAU) tanpa mengurangi yang sudah ada, yakni Rp782 triliun DAU ditambah Rp3 triliun.

Dengan begitu, pemerintah tidak perlu mengubah RUU APBN lagi. Sehingga rincian dalam satuan enamnya tidak berubah secara drastis.

“Intinya, Dana Kelurahan itu tidak ada regulasinya. Dalam Pidato Presiden 16 Agustus tidak ada Dana Kelurahan, dalam RUU APBN juga tidak ada frasa Dana Kelurahan. Di Nota Keuangan tidak ada Dana Kelurahan, bahkan dalam RPJMN 2014-2019 juga tidak tercantum Dana Kelurahan. Ini tata kelola negara, bukan mengelola kecamatan atau satu desa saja,” papar legislator daerah pemilihan Jawa Timur ini.

Nizar juga mengatakan, Dana Kelurahan ini sangat berbeda dengan program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di masa pemerintahan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Pasalnya, program BLT melekat di kementerian dan sepenuhnya menjadi hak dan wewenang pemerintah.

Sementara Dana Kelurahan yang diusulkan oleh pemerintah ini ada di kelurahan. Dengan begitu, ia menegaskan usulan Dana Kelurahan itu baru bisa dilaksanakan pada tahun mendatang, jika regulasi atau payung hukumnya sudah jelas.

(mar)

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.