Banner pemprov Sumsel

Fraksi Golkar DPR RI Tolak Pansus Kecurangan Pemilu 2019

JAKARTA, koranindonesia.id – Fraksi Partai Golkar (FPG) menolak ibentuknya panitia khusus kecurangan pemilihan umum atau Pansus Kecurangan Pemilu 2019 di DPR RI. Pasalnya, proses pemilu di setiap tahapan telah berjalan dengan baik dan sudah sesuai aturan.

Sekretaris FPG Adies Kadir mengatakan, setiap masalah yang muncul seharusnya diselesaikan sesuai mekanisme, dan aturan yang berlaku berdasarkan UU Nomor 7/2017 tentang Pemilu dan PKPU serta Perbawaslu.

“Apabila dirasa masih ada masalah yang belum selesai, terkait hasil pemilu, silakan mengajukan perselisihan hasil pemilu ke MK,” kata Adies saat melakukan konferensi pers di ruang Fraksi Partai Golkar, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/5/2019).

Selain itu, Fraksi Golkar juga ikut berbela sungkawa sedalam-dalamnya atas wafatnya 469 orang jajaran KPU dan 92 orang jajaran Bawaslu di berbagai tingkatan di seluruh Indonesia sebagai pahlawan Indonesia. “Kami Fraksi Golkar turut berduka cita yang mendalam atas wafatnya petugas pemilu,” tegasnya.

Tak ketinggalan Anggota Komisi III DPR RI ini memberikan penghargaan setinggi-tingginya kepada penyelengara pemilu mulai dari tingkat TPS hingga tingkat pusat yang telah mensukseskan penyelengaraan Pemilu Serentak 2019.

“Tidak terkecuali, kepada TNI dan Polri yang telah mengawal keamanan seluruh proses pelaksanaan Pemilu serentak 2019 sehingga berjalan aman, tertib, dan damai,” ujarnya.

Diketahui, dua partai yang berada di luar pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla yaitu PKS dan Gerindra mendukung terbentuknya panitia khusus kecurangan Pemilihan Umum atau Pansus Kecurangan Pemilu 2019.

Usulan ini kembali digulirkan dalam sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat yang digelar hari ini di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu, (8/11) lalu.
(mar)

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.