Banner sumsel

Fraksi di DPRD Sumsel Dukung Pergub Larangan Angkutan Batubara di Jalan Umum

PALEMBANG, koranindonesia.id – Gubernur Sumatra Selatan (Sumsel) Herman Deru menyampaikan jawaban terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Provinsi Sumsel terhadap APBD Provinsi Sumsel tahun anggaran (t.a) 2019 pada Rapat Paripurna, hari ini, Senin (19/11/2018) .

Rapat ini dibuka langsung oleh Plt Ketua DPRD Provinsi Sumsel M Yansuri di Ruang Rapat Paripurna DPRD Sumsel.

“Terima kasih atas tanggapan yang disampaikan oleh fraksi-fraksi, baik berupa pertanyaan, harapan, imbauan, kritik, saran dan dukungan yang disampaikan oleh fraksi-fraksi DPRD Sumsel, melalui juru bicaranya masing-masing,” kata HD, sapaan akrab Herman Deru, dalam pidatonya.

Dalam kesempatan ini Herman Deru menyampaikan jawaban, diantaranya untuk Fraksi PDI Perjuangan (PDIP), terkait dengan pembangunan Jalan Batu Kuning, di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), yang saat ini mengalami amblas.

Keberadaan ruas jalan ini menjadi penting, karena merupakan salah satu jalur alternatif, dari arah Kota Prabumulih menuju Baturaja, OKU dan sebaliknya, karena penutupan jalan, karena sedang dibangunnya Jembatan Kurup, di wilayah Desa Lubuk Batang, yang menjadi jalan poros rute tersebut selama ini.

Dijelaskan bahwa Ruas Jalan Kurup-Batu Kuning sudah diakomodir pada APBD Perubahan (APBD-P) t.a 2018 dan akan dilanjutkan kembali pada t.a 2019 mendatang.

Kemudian terkait dengan angkutan batubara yang masih beroperasi di ruas jalan di Kabupaten Muaraenim menuju Kota Prabumulih, dan Kota Prabumulih menuju Kota Palembang, dijelaskan HD, bahwa Gubernur Sumsel telah menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) Sumsel Nomor 74/ 2018 tentang pencabutan Pergub Sumsel Nomor 23/ 2012 tentang Tata Cara Pengangkutan Batubara melalui Jalan Umum.

HD juga mengatakan Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Sumsel bersama Dinas Perhubungan Kabupaten Muaraenim, Denpom II/Sriwijaya , Polres Muaraenim, BPTD Wilayah VII Sumsel Babel, dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) pada 8-10 November 2018 lalu, telah melakukan pengawasan di Kabupaten Muaraenim terkait angkutan batubara ini.

“Dan dari hasil pengawasan kondisi riil di lapangan, tidak terdapat lagi truk angkutan batubara yang menggunakan jalan umum dari Kabupaten Muaraenim menuju Kota Palembang,” imbuh HD.

Selanjutnya menjawab pemandangan umum yang disampaikan Fraksi Partai Nasdem, HD mengucapkan terima kasih atas apresiasi yang disampikan, terkait dengan diaktifkannya kembali P3N di Provinsi Sumsel yang menjadi kebutuhan masyarakat.

“Sebagaimana kita ketahui selama ini pengurus P3N merupakan tokoh agama di lingkungan masyarakat. Dengan diaktifkannya kembali P3N oleh Pemerintah Provinsi Sumsel secara otomotis kesulitan untuk melaksanakan pernikahan akan sesuai rencana dan tidak menunggu jadwal KUA,” jelasnya.

Selain itu Fraksi Nasdem itu juga mengungkapkan dukungannya terkait Pergub Larangan Angkutan Batubara di Jalan Umum

“Kami mengucapkan terima kasih atas apresiasi yang disampaikan terkait dengan dicabutnya peraturan Gubernur Nomor 23/ 2013 tentang tata cara pengangkutan batubara di jalan umum,” sebut HD pula.

Tak hanya Nasdem, kebijakan terkait Larangan Angkutan Batubara di Jalan Umum juga didukung oleh sejumlah fraksi lainnya di DPRD Sumsel. Sementara itu, Fraksi Partai Hanura melalui juru bicaranya mengucapkan terimakasih atas apresiasi yang disampaikan terkait rancangan APBD Provinsi Sumsel t.a 2019 yang ditetapkan sebesar Rp9,713 triliun yang mengalami peningkatan sebesar Rp476,013 miliar atau 5,15%.

(ded/rel)

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.