Banner sumsel

Forum  Transportir Batubara Sumsel Minta Audensi ke Gubernur Sumsel

LAHAT,koranindonesia.id-— Forum Transportir Batubara Sumsel (FTBS) memastikan tidak akan ikut menggelar aksi demo dikantor Gubernur Sumsel, terkait pelarangan angkutan batubara melintas di jalan umum.  Ketua FTBS Igus Tatoli, mengatakan hasil rapat anggota FTBS dan saran dewan penasehat, FTBS tidak akan bergabung atau ikut dalam aksi demo. Kendati demikian,  FTBS sendiri tegas Igus menghormati rencana tersebut.

“Ya hasil rapat FTBS yang merupakan gabungan transportir di Sumsel memutuskan tidak ikut.  Tentu dengan alasan dan pertimbangan, “ujar Igus,  Minggu (18/11/2018).

Dikatakan Igus pihaknya sendiri akan menyampaikan aspirasi melalui dialog dan musyawarah dengan Gubernur Sumsel H Herman Deru.  Untuk itu besar harapan dari FTBS,  Gubernur Sumsel berkenan menerima audensi anggota FTBS. “Kita akan ajukan surat permohonan audensi Senin (19/11). Harapan kita bisa diterima,”ujarnya.

Dilanjutkanya,  ada beberapa aspirasi yang hendak disampaikan kepada Gubernur Sumsel.  Disisi lain,  dengan adanya pertemuan tersebut akan ada solusi dari Gubernur untuk para transportir lokal sehingga usaha yang selama ini digeluti tidak mati.  Begitu juga dengan para pekerja seperti sopir yang tidak kehilangan mata pencaharian.  Dikatakan Igus,  hingga saat ini tidak ada solusi bagi transportir sejak dilarang melintas di jalan umum.  Sementara jalan servo yang diwacanakan belum jelas termasuk mekanismenya.

“Ya tentu harapan kita diterima.  Kita sendiri target dua bulan ke depan.  Jika memang gubernur tak berkenan menerima, kita akan rapat kembali dan akan berkoordinasi dengan pihak tambang,  pelabuhan dan unsur terkait lainya terhadap apa yang akan dilakukan kedepannya, “tegasnya.

Ditambahkannya,  pada intinya transportir sangat setuju dengan kebijakan Gubernur Sumsel terhadap larangan di jalan lintas. Hanya saja,  pelarangan yang dilakukan saat ini langsung mematikan aktifitas angkutan.  Sementara jalan Servo milik PT Titan belum jelas. “Ya harapan kita ada semacam pemberian waktu enam bulan untuk kembali melintas sembari menunggu adanya jalan khusus.  Atau pembatasan jam dan jumlah angkutan, “terangnya.

Sementara itu,  beredar informasi akan adanya demo besar besaran di Pemprov Sumsel oleh pihak pihak yang merasa dirugikan dan tidak mendapat keadilan dari kebijakan Gubernir Sumsel. (Sfr)

 

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.