Banner Pemprov 17 Agustus

Forum Jamaah Haji Sumsel Keberatan Pemberangkatan Haji Berzonasi

PALEMBANG,koranindonesia.id-Dikeluarkannya SK Dirjen PHJ Nomor 131 Tahun 2019 yang baru-baru ini di rilis Kemenag, membuat resah calon jamaah haji, pembimbing dan penyelenggara haji.

Hal itu disampaikan H. Didi Apriadi yang merupakan kader PPP didampingi H. Napian perwakilan jemaah haji dari Sumatera Selatan, yang mendapat amanah menyampaikan keluhan calon jemaah hasil Sumsel  terkair SK Dirjen Nomor 131 kepada KH Maruf Amin, tokoh muslim sekaligus Cawapres.

Menurut Surat Keputusan  Direktur Jenderal Haji dan Umrah nomor 131 tahun 2019 Bab III tentang mekanisme pengisian kelompok terbang yang menerangkan bahwa nominatif kloter disusun berdasarkan Kebupaten/Kota yang diurutkan per kecamatan sesuai kode pos dan nomor porsi dalam satu kode pos. .

Menurut Didi Apriadi saat konferensi pers di Bandara SMBII, SK Kemenag terbaru itu sangat meresahkan Jamaah haji karena pengaturan keberangkatan haji berdasarkan zonasi, sehingga berpotensi terpisahnya antara jemaah dengan pembimbing dan sebagainya.

Didi menambahkan semestinya setiap peraturan ada juklak dan uji coba terlebih dahulu,apalagi ini menyangkut ratusan ribu jemaah, dan kepentingan umat.

Senada dengan Didi Apriadi, H. Napian menambahkan, jika 7000 lebih jemaah haji di Sumsel melalui perwakilannya Rabu minggu lalu sudah berkumpul di Palembang, untuk membahas solusi akibat dikeluarkannya SK tersebut.Kemudian Didi Apriadi berharap, kedepannya, pengelolaan haji akan semakin baik, karena ini menyangkut kepentingan umat, yang menjadi tanggung jawab bersama, dan kontrol bersama,sehingga masyarakat lebih terbantu dan tenang dalam menjalankan ibadah. (rel)

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.