Muba ramadhan
Banner pemprov Sumsel Vaksin

Forkopimda Jatim Gelar Operasi Penegakan Disiplin Prokes

JAKARTA, koranindonesia.id – Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Jawa Timur menggelar apel gelar pasukan Operasi Penegakan Disiplin Protokol Kesehatan di Makodam V/Brawijaya di Surabaya seiring masih tingginya kasus COVID-19 di wilayah setempat, Minggu.

“Kasus COVID-19 di awal tahun 2021 meningkat cukup tajam, bahkan di Indonesia sudah mencapai 1 juta kasus,” ujar Pangdam V/Brawijaya Mayjen TNI Suharyanto saat memimpin apel bersama Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa dan Kapolda Jatim Irjen Pol Nico Afinta.

Menurut dia, tingginya kasus COVID-19 di Indonesia harus menjadi perhatian serius dan dibutuhkan kerja sama dari seluruh kalangan.

Pangdam menyebut Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang telah berlangsung selama tiga pekan di Jatim terbukti mampu mengurangi jumlah pasien COVID-19 yang dirawat di rumah sakit rujukan.

“Meski begitu, kasus COVID-19 di Jatim masih bertahan di angka 800 kasus sampai 1.000 kasus, sehingga masyarakat diharapkan tetap menjaga protokol kesehatan,” ucap perwira tinggi TNI bintang dua tersebut.

Kepada jajaran TNI dan Polri, Mayjen Suharyanto memerintahkan untuk meningkatkan tugas penegakan protokol kesehatan di wilayah masing-masing pada pekan terakhir pelaksanaan PPKM di Jatim.

Pada kesempatan sama, Kapolda Jatim Irjen Pol Nico Afinta menegaskan bahwa Polda Jatim bersama Kodam V/Brawijaya senantiasa mendukung program Pemerintah Provinsi Jatim dalam pelaksanaan penegakan disiplin protokol kesehatan.

“Selain itu, masyarakat diimbau untuk tidak takut dan ragu divaksinasi sehingga kita semua bisa mendukung langkah Pemerintah dalam menghentikan penyebaran COVID-19,” katanya.

Mengenai pelaksanaan PPKM pada pekan terakhir di Jatim, Kapolda turut memerintahkan aparat gabungan TNI, Polri dan jajaran dari Pemprov Jatim untuk lebih mengintensifkan operasi penegakan disiplin protokol kesehatan.

Pada pekan terakhir PPKM akan dilakukan tindakan tegas kepada pelanggar prokes dengan pemberian denda dan pencabutan izin usaha bagi tempat usaha yang membandel.

“Sudah tidak ada lagi sosialisasi, jika ditemukan pelanggar, langsung dilakukan tindakan tegas dengan diberikan denda hingga mencabut izin usaha. Ini dilakukan untuk mengurangi kerumunan sehingga kasus COVID-19 bisa ditekan,” tutur dia dilansir antara.

(ant)

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.