Eni Saragih Dituntut 8 Tahun Penjara, Denda Rp 300 Juta

JAKARTA, koranindonesia.Id – Mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih mengaku sangat kaget dengan tuntutan 8 tahun penjara atas kasus proyek PLTU Riau-1 yang jeratnya, lantaran dirinya sudah bersikap kooperatif selama persidangan. 

Dikatakan Eni, dirinya sangat kaget karena merasa sudah kooperatif menyampaikan semua apa yang dirasakan. Ini pembelajaran juga buat semua yang dipikirkannya dengan kooperatif, dengan menyampaikan semua yang dirasakannya. Sehingga dipikirannya ini bisa membuat hukumannya menjadi ringan.

Eni Saragih menegaskan dirinya bukan pelaku utama perkara suap PLTU Riau-1. Dirinya hanya diperintah Setya Novanto yang saat itu Ketua DPR sekaligus Ketum Golkar.

“Bagaimana saya pelaku utama kalau saya diperintah oleh ketum. Saya tidak punya saham di Blackgold dan Samantaka, hanya diperintah sebagai petugas partai,” ungkapnya usai sidang di Pengadilan Tipikor, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta, Rabu (6/02/2019).
Selain itu, Eni menyebut tidak ada fakta di persidangan yang sesuai dengan fakta sebenarnya. Misalnya pengusaha Johanes B Kotjo disebut menyampaikan tidak pernah memberikan komitmen fee untuk dirinya. 

“Pak Sofyan dan Pak Iwan sudah menyampaikan kalau saya cuma memfasilitasi pertemuan-pertemuan yang memang ditugaskan kepada saya. Banyak hal yang Pak Kotjo sampaikan, ngga pernah menyampaikan soal fee langsung kepada saya,” terangnya.

Ditambahkan Eni dengan terus terang penerimaan yang lain itu, dirinya menyampaikan dengan ikhlas karena niat baik kepada dirinya. Pasal 12B misalnya, saya sampaikan ‘Ya, saya menerima ini, saya menerima dari sini, ini adalah CSR dan sebagainya.

“Tapi tidak didengar sama sekali. Niat baik saya menyampaikan apa adanya itu tidak dilihat sama sekali. Ini keadilan yang mana,” pungkasnya.
Atas tuntutan jaksa pada KPK, Eni berharap ada keringanan hukuman yang diberikan oleh hakim melalui nota pembelaan atau pleidoi. Diakuinya
dirinya tidak menyangka itu adalah suap dan dirinya juga menyampaikan di persidangan.

“Tapi kalau saya salah, mohon diadili dengan seadil-adilnya. Tapi itu tidak membuat jadi ringan,” paparnya.
Dalam kasus PLTU Riau1 ini, Eni Saragih dituntut 8 tahun penjara, denda Rp 300 juta subsider 4 bulan kurungan. Eni Saragih diyakini jaksa KPK bersalah menerima uang suap Rp 4,75 miliar dari pengusaha Johanes Budisutrisno Kotjo. 

Uang suap dimaksud agar Eni membantu Kotjo mendapat proyek PLTU Riau-1 di PLN. Proyek itu sedianya ditangani PT Pembangkitan Jawa Bali Investasi (PJBI) dengan Blackgold Natural Resources Ltd (BNR) dan China Huadian Engineering Company Limited (CHEC Ltd). Kotjo merupakan pemilik BNR yang mengajak perusahaan asal China yaitu CHEC Ltd untuk menggarap proyek itu.
Uang suap yang diterima Eni untuk kepentingan partai Golkar melaksanakan munaslub. Ketika itu, Eni diminta Plt Ketum Idrus Marham meminta uang USD 2,25 juta dari Kotjo. Selain itu, jaksa menyakini Eni bersalah menerima gratifikasi sebesar Rp 5,6 miliar dan SGD 40 ribu. Uang itu diterima Eni dari sejumlah direktur dan pemilik perusahaan di bidang minyak dan gas (migas). (Erw)

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.