Banner sumsel

Dua Calon Komisioner KPID Sumsel Yang Tak Dilantik Tempuh Jalur Hukum

PALEMBANG, koranindonesia id – Dua nama calon anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sumsel yang namanya digeser yakni Muhammad Fathony di peringkat pertama dan Hefriady diurutan keempat akhirnya menempuh jalur hukum.

Mereka mendatangi Kantor Lembaga Bantuan Hukum Persatuan Wartawan Indonesia (LBH PWI) di Jalan Brigjen Hasan Kasim, Komplek Ruko Basilica, No R9, Kelurahan Kalidoni, Kecamatan Kalidoni, Palembang, Selasa (3/4/2018) untuk melaporkan kasus yang menimpa mereka.

Ketika dimintai konfirmasi, M Fathony menerangkan pelantikan tujuh komisioner KPID Sumsel yang dilakukan oleh Gubernur Sumsel Alex Noerdin beberapa waktu yang lalu, tidak sesuai dengan ketetapan hasil uji kepatutan dan kalayakan Komisi I DPRD Sumsel.

“Saya menduga, Gubernur Sumsel sudah melampaui kewenangannya dalam melantik 7 Komisioner KPID di Griya Agung,” katanya saat memberikan keterangan kepada awak media.

Dimana, lanjut pria berprofesi sebagai wartawan ini, nomor urut satu dan empat hasil tes kepatutan dan kelayakan sebagai anggota KPID Sumsel telah digantikan oleh nomor urut 11 dan 12. Diduga pergantian itu dilakukan oleh Gubernur Sumsel Alex Noerdin.

“Ini yang jadi pertanyaan, kenapa merubah apa yang telah ditetapkan oleh Komisi I DPRD Sumsel bersama Tim Penguji,” tutur Fathony.

Fathony menjelaskan, ada beberapa alasan yang bisa membatalkan calon untuk menjadi anggota KPID Sumsel. Seperti sakit hingga tidak dapat belerja, melakukan perbuatan tercel atau dihukum.

“Pergantian atau pemberhentian harus melalui mekanisme, berkonsultasi dulu dengan DPRD Sumsel. Kalau ada yang diganti atau dihentikan pergantiannya ranking tertinggi cadangan, nomor urut 8 dan 9. Kenapa ini digantikan peringkat ke11 dan 12,” ujarnya.

Salah satu calon Komisioner KPID Sumsel yang namanya digeser dalam pelantikan. foto/ist.

Ditambahkan Herfriyadi, ia juga akan melakukan hal yang sama terkait pergantian namanya sebagai calon Komisioner KPID Sumsel. Ia mengatakan, berdasarkan data yang diterima, dia berada di posisi ranking ke empat dari tujuh anggota komisioner yang akan dilantik.

“Namun nama saya tidak ada dalam SK tersebut. Kalau pun diganti, seharusnya yang dilantik itu mereka yang ranking 8 dan 9, bukan 11 serta 12. Padahal dalam UU No 32 Tahun 2002 menyebutkan soal mekanisme pencalonan anggota KPID,” jelasnya.

Dimana, lanjutnya, Komisi I DPRD Sumsel membentuk Tim Seleksi kelayakan dan kepatutan dilakukan anggota DPRD dan diusulkan untuk disahkan oleh kepada daerah. “Artinya dalam pencalonann anggota KPID ada mekanisme yang ditempuh. Oleh karena itu, saya akan menempuh jalur hukum,” ujarnya.

Sementara itu, Kuasa Hukum korban Iir Sugiarti mengatakan upaya hukum yang segera dilakukan pihaknya, pertama mensurati Gubernur Sumsel, Pimpinan Komisi I DPRD Sumsel dan KPI. Dikarenakan, melihat hasil penetapan fit and propertest M Fathony semestinya dilantik.

“Faktanya peringkat satu dan peringkat empat diganti oleh peringkat ke 11 dan 12. Jadi, kita pertanyakan kenapa pelantikan itu tidak seduai dengan hasil uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan Komisi I DPRD Sumsel,” katanya.

Seperti diketahui, Komisi I DPRD Sumsel menggelar uji kelayakan dan kepatutan calon anggota KPID Sumsel. Berdasarkan hasil uji kompetensi yang tertuang dalam pengumuman Nomor : 013/TIMSEL/KPID-SS/2017, dinyatakan 21 orang calon anggota komisioner berhak mengikuti fit and profertes.

Hasilnya tes fit and profertes, Komisi I DPRD telah menetapkan rangking 1-7 sebagai anggota KPID Sumsel periode 2017-2020 dan peringkat 8-14 sebagai cadangan anggota. Hanya saja, saat pelantikan dua nama M Fathony dan Hefriady digantikan nomor urut ke11 dan 12. (Yyn).

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.