Banner Pemprov 2020
Muba 21 Juli

DPRD Sumsel Bantah Tolak RUU Omnibus Law

 

PALEMBANG,koranindonesia.id—Beredarnya berita di salah satu media online yang menyatakan seolah-olah lembaga DPRD Provinsi Sumatera Selatan menolak RUU Omnibus Law dibantah oleh ketua DPRD Sumsel, Anita Noeringhati. Menurutnya, hasil dari pertemun, DPRD hanya meminta kepada mahasiswa, pemuda dan elemen masyarakat untuk memformulasikan apa yang menjadi tuntutan dalam RUU tersebut. (Pasal-pasal apa yang harus direvisi).

“DPRD sebagai lembaga di daerah tidak dalam kapasitas menolak apa yang menjadi tuntutan dari masyarakat. Namun hanya sebagai penyambung aspirasi masyarakat untuk disampaikan kepada pemerintah pusat baik secara lisan maupun tertulis,” kata Anita kepada media di DPRD Sumsel, Selasa (17/3).

Diketahui, hasil pertemuan Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan dengan Aliansi Mahasiwa dan Pemuda yang tergabung dalam AMPERA BERGERAK pada Senin (16/3) kemarin, DPRD Sumsel akan menyampaikan aspirasi beberapa pasal dalam RUU Omnibus Law yang sedang dibahas oleh DPR RI dan pemerintah pusat.

AMPERA BERGERAK meminta kepada DPR RI dan pemerintah pusat untuk melakukan revisi terhadap Pasal-pasal RUU Omnibus Law yaitu, penghapusan upah minimun yang dirasakan sangat memberatkan pekerja atau masyarakat.

Masukan dari mahasiswa, pemuda dan elemen masyarakat bahwa pasal ini dirasakan akan merugikan pekerja atau buruh kedepan,” kata Anita meneruskan pendapat mahasiswa.

“Yang kedua dilanjutkan Anita, pasal terkait tentang Tenaga Kerja Asing (TKA) tidak ada batasan antara TKA yang mempunyai skill dan unskill akan membatasi peluang tenaga kerja lokal.

“Terakhir pemberlakuan jam kerja selama 40 jam dalam satu minggu dirasakan akan sangat memberatkan pekerja, oleh karena itu pasal ini juga minta untuk direvisi oleh pemerintah pusat,” sebutnya. (ard)

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.