DPRD DKI Jakarta Tidak Boleh Tolak Cawagub Pengganti Sandiaga

JAKARTA, koranindonesia.id – Plt. Dirjen Otonomi Daerah (Otda) Kemendagri, Akmal Malik menanggapi alotnya pemilihan Wagub DKI Jakarta pengganti Sandiaga Uno.

Dia menjelaskan, mekanisme pengisian jabatan Wagub DKI diatur dalam ketentuan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

Mekanisme tersebut berlaku bilamana terjadi kekosongan wakil kepala daerah, dengan sisa masa jabatan lebih dari 18 bulan. Apabila kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah berasal dari partai politik/gabungan Parpol, maka partai politik/gabungan partai politik menyampaikan 2 (dua) orang bakal calon wakil kepala daerah melalui kepala daerah untuk dilakukan pemilihan oleh DPRD sebagaimana ketentuan dalam Pasal 174 dan 176 UU Nomor 10 Tahun 2016.

“Artinya, jumlah partai politik pengusung yang hanya satu ataupun lebih dari satu tetap jumlah yang diusulkan adalah dua nama calon wakil kepala daerah. Proses tersebut melalui mekanisme musyawarah dan mufakat atau mekanisme lain yang disepakati oleh partai politik pengusung. Proses tersebut bisa cepat ataupun lambat kesemuanya tergantung pada political will dan kesepakatan dari partai politik pengusung.

“Jika sudah menyepakati dua orang maka disampaikan ke DPRD melalui kepala daerah”, kata Akmal Malik, Jumat  (5/7/2019).

Lebih lanjut, dia menyampaikan bahwa tugas DPRD adalah memilih salah satu dari 2 (dua) orang dari yang diusulkan oleh partai politik pengusung melalui mekanisme yang ada dalam Tata Tertib DPRD mengacu pada Pasal 24 PP 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD.

Kemudian, dalam hal Rapat Paripurna tidak memenuhi quorum sebagaimana amanat Pasal 97 ayat (1) huruf c maka dapat dilakukan penundaan sampai 2 kali sehingga mencapai quorum sebagaimana pengaturan dalam Pasal 97 PP Nomor 12 Tahun 2018.

Selanjutnya, jika setelah 2 kali penundaan belum juga quorum maka pengambilan keputusan diserahkan ke pimpinan DPRD dan pimpinan fraksi untuk bermusyawarah mufakat atau dengan mekanisme suara terbanyak memilih salah satu dari dua calon wakil kepala daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 97 ayat (7), (8), dan (9) PP Nomor 12 Tahun 2018.

Akmal juga menegaskan bahwa DPRD tidak dapat mengembalikan atau tidak setuju terhadap 2 (dua) orang yang diusulkan oleh partai politik pengusung karena hal itu merupakan hak dan otoritas dari partai politik pengusung.

“Pengembalian salah satu atau dua nama tersebut dapat dilakukan jika salah satu atau keduanya meninggal dunia, sakit permanen, hilang, atau mengundurkan diri. Sehingga DPRD mengembalikan lagi ke partai politik pengusung untuk menggenapkannya,” pungkasnya.

Sebagaimana diketahui, alotnya pengisian kursi Wagub DKI Jakarta kembali ramai diperbincangkan pasca gelaran Pilpres 2019.

Bahkan, belakangan beredar kabar nama Sandiaga Uno dipersiapkan kembali menduduki kursi DKI-2 mendampingi Gubernur DKI Anies Baswedan, sebagai solusi kebuntuan komunikasi antar parpol pengusung Gerindra dan PKS.

Mengingat, proses penentuan pengganti calon Wagub DKI tidak berjalan mulus sejak 11 bulan lalu.

Hal ini diperparah oleh sikap wakil rakyat Jakarta di DPRD DKI yang terkesan tidak “sreg” terhadap dua nama Cawagub yang disodorkan PKS, yakni Ahmad Syaikhu dan Agung Yulianto.

Betapa tidak, nama keduanya sudah sekitar empat bulan “mangkrak” di meja DPRD DKI.

Di kalangan awak media DPRD-Balai Kota, bahkan beredar kabar bahwa paripurna pemilihan Wagub DKI diprediksi tidak akan pernah kuorum. Dengan kata lain, nantinya dewan yang hadir di paripurna tidak akan pernah mencapai 51 persen dari total 106 jumlah anggota DPRD DKI.

Tentu, lambatnya pergantian kursi wakil gubernur tak bisa disebut sebagai sesuatu yang kebetulan. Karena beberapa kali dewan akan menindaklanjuti prosedur pemilihan Wagub di lembaga wakil rakyat beberapa kali pula berujung gagal dengan berbagai kendala. Kesan bahwa proses pergantian Wagub DKI sengaja diperlambat sulit dihindari.(Mar)

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.