Banner sumsel

DPR RI Dukung Peningkatan Dana Desa 2019

JAKARTA, koranindonesia.id – Menyambut tahun 2019 pemerintah dan DPR RI sudah menyepakati berbagai asumsi makro dalam APBN 2019.  Antara lain, angka pertumbuhan ekonomi ditargetkan 5,3 persen, laju inflasi 3,5 persen, nilai tukar rupiah Rp 15.0000 per USD, harga minyak mentah 70 dolar per barel, lifting minyak 775.000 barel per hari dan lifting gas setara 1.250.000 barel per hari.

“DPR RI akan pastikan agar APBN direalisasikan dalam rangka pemerataan pembangunan dan mewujudkan pertumbuhan ekonomi berkualitas melalui pembangunan manusia, pengurangan kesenjangan antar wilayah, peningkatan nilai tambah, penciptaan lapangan kerja serta pemantapan ketahanan energi, pangan dan sumber daya air,” terang Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo, Senin (19/11/2018).

Dalam APBN 2019, Ketua Badan Bela Negara FKPPI ini mendukung peningkatan anggaran dana desa. Tahun 2015, dana desa sebesar Rp 20 triliun. Di 2016 meningkat menjadi Rp 47 triliun dan pada tahun 2017 dan 2018 sebesar Rp 60 triliun. Di APBN 2019 di alokasikan Rp 73 triliun.

“Besarnya dana yang didapat setiap desa yang bisa mencapai Rp 800 juta, harus digunakan untuk pembangunan desa. Pengerjaan pembangunannnya tak boleh menggunakan kontraktor, namun harus padat karya. 30 persen dari nilai proyek harus digunakan untuk membayar upah masyarakat yang bekerja. Dengan demikian geliat ekonomo di desa akan tumbuh, jiwa gotong royong juga akan berkembang,” tegas Bamsoet, sapaan akrabnya.

Tak hanya itu, di tahun 2019 akan ada terobosan baru dimana kelurahan juga mendapatkan bantuan dana. Dana tersebut akan difokuskan untuk peningkatan pelayanan dan infrastruktur, sehingga masyarakat di setiap kelurahan bisa terlayani dengan baik dan bisa menikmati hasil pembangunan.

“Total alokasi dana kelurahan mencapai Rp 3 triliun yang akan dibagikan kepada 8.122 kelurahan di Indonesia. Saya minta masyarakat pro aktif mengawasi kucuran dana tersebut. Partisipasi masyarakat akan meminimalisir penyalahgunaan dana desa ataupun dana kelurahan dari oknum-oknum tidak bertanggungjawab,” jelas Bamsoet.(Mar)

 

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.