DPR Optimis RUU PKS Disahkan Periode Sekarang

 

JAKARTA, koranindonesia.id – Komisi VIII DPR RI telah menerima Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dan daftar Anggota Pantia Kerja (Panja) Pemerintah terkait pembahasan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS).

Anggota Komisi VIII DPR RI, Endang Maria Astuti, optimis Komisi VIII DPR RI bisa menuntaskan pembahasan undang-undang ini sebelum Dewan periode 2014-2019 selesai masa jabatannya.

“Mengingat waktu yang tinggal dua bulan ini, ya bisa saja selesai, tergantung dari pada personalitas panja dalam membahas. Bisa saja nanti kita konsinyering untuk mempercepat. Jadi harapan kita tentu bisa selesai (periode ini),” kata Endang di Jakarta, Jumat (19/7/2019). 

Panja Pemerintah yang diketuai oleh Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) Vennetia Danes, juga terdiri dari perwakilan dari Komnas Perempuan, Kementerian Hukum dan HAM. Saat ini, pembahasan RUU PKS sudah memasuki pembahasan kedua antara Komisi VIII DPR RI bersama Panja Pemerintah.

Guna mempercepat pembahasan, Endang menilai, perlu ada kesepakatan poin-poin penting dan krusial terlebih dahulu. “Kita sepakati dulu poin-poin pentingnya yang krusial, supaya mempercepat pembahasan. Karena pada poin-poin krusial ini termasuk poin pemidanaan dan juga judul, saling terkait dengan satu lainnya. Secara intens akan kita bahasa di Panja bab per bab, dan pasal per pasal,” tambah legislator Fraksi Partai Golkar ini. 

 

Terkait judul, baik pihak Komisi VIII DPR RI dan RUU PKS juga belum menyepakati usulan penggantian judul, yaitu perubahan kata ‘kekerasan’ menjadi ‘kejahatan’. “Judul bisa saling terkait dengan keseluruhan, apakah tetap menjadi ‘kekerasan’ atau diganti ‘kejahatan’.

 

Tidak hanya judul, ada juga asas dan tujuan, terlihat remeh tapi tidak bisa dilepaskan dari judul. Ditambah lagi pembahasan tentang rehabilitasi dan pencegahan,” ungkap Endang.(Mar)

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.