Bhintan Shalawat

DPR Nilai RUU Pertanahan Bersifat Lex Specialis

JAKARTA, koranindonesia.id Wakil Ketua Komisi II DPR RI sekaligus Ketua Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang (RUU) Pertanahan Herman Khaeron menjelaskan, Undang-Undang Pokok Agraria (UU PA) Nomor 5 Tahun 1960 yang berlaku saat ini dinilai tidak mengakomodir kondisi yang sudah banyak berubah di masyarakat.

Untuk itu, RUU Pertanahan akan disusun bersifat lex specialis, sebagai komplementasi untuk melengkapi UU PA.“Kami menganggap UU PA terlalu umum, sehingga harus ada undang-undang yang lebih spesial. UU PA tetap ada sebagai lex generalis. Kemudian lex spesialis-nya adalah RUU Pertanahan ini,” kata Herman saat dihubungi, Jumat (22/2/2019).

Herman mengatakan setiap informasi dan masukan keagrarian yang diberikan oleh berbagai elemen masyarakat akan dijadikan dasar pertimbangan penyusunan RUU Pertanahan yang sedang dibahas oleh Komisi II DPR RI dengan pemerintah.

“Kami ingin menjadikan Undang-Undang Pertanahan ini sebagai landasan hukum. Karena bagaimanapun Undang-Undang Pokok Agraria itu sangat umum. (UU PA) mengatur agraria di Indonesia, tetapi untuk mengatur tata cara pertanahan secara nasional sebagai hak penguasaan negara perlu aturan lex specialis,” imbuh legislator Partai Demokrat itu.(Mar)

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.