Banner sumsel

DPR Minta Pemerintah Evaluasi UNBK, Ini Alasannya

JAKARTA, koranindoneia.id – Wakil Ketua Komisi X DPR RI Sutan Adil Hendra meminta, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk melakukan evaluasi atas pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) 2019. Dari pengamatan yang ia lakukan, menurutnya masih ada kelemahan konten, pembelajaran, metodologi, tenaga pendidik, kesiapan siswa, sarana dan prasarana.

“Kita minta pemerintah bisa melakukan evaluasi UNBK tahun ini, khususnya yang terkait dengan peningkatan kemampuan guru serta perbaikan konten kurikulumnya untuk bisa dibenahi,” kata Sutan dalam rilisnya, Selasa (30/4/2019).

Sutan menambahkan, salah satu yang menjadi sorotan siswa dalam pelaksanaan UNBK adalah soal-soal dengan tingkat kesulitan tinggi atau High Order Thinking Skill (HOTS) terkait, penalaran yang dapat dikategorikan sulit. Menurutnya pemerintah harus melakukan penguatan dan pembelajaran soal HOTS di sekolah agar siswa tidak kebingungan. “Soal-soal HOTS bagus untuk memetakan dan meningkatkan kemampuan siswa, tetapi tidak dibarengi kesiapan guru-guru di sekolah untuk memecahkan model-model soal HOTS. Ini semua harus kita perbaiki ke depan,” pesan politisi Partai Gerindra itu.

Ia melanjutkan, kesulitan dalam soal karena sudah menggunakan standar internasional, sehingga butuh waktu yang panjang untuk mengenalkan HOTS ke seluruh guru dan pelajar di Indonesia. Jika tidak dikenalkan sejak sekarang, nilai Indonesia untuk meraih standar Program for International Student Assessment (PISA) takkan pernah bertambah.

Selain itu, ia melihat berbagai persoalan teknis dan kendala yang dialami sekolah dalam menjalankan UNBK belum sepenuhnya terselesaikan. Pemerintah melalui sekolah harus mengecek dan menguji coba kesiapan komputer dan jaringan internet setiap sekolah. Langkah ini juga untuk memastikan kesiapan daya listrik serta kekuatan jaringan.

“Mayoritas pelaksanaan UN saat ini berbasis komputer. Persoalan teknis dan kendala sekolah yang belum punya sarana layak masih kerap terjadi. Sehingga kita mengharapkan dinas pendidikan memiliki daya tanggap untuk mengantisipasi berbagai persoalan yang muncul dalam ujian nasional,” harap legislator asal dapil Jambi itu.

Pada 2019 ini diketahui, sebanyak 28 juta pelajar mengikuti proses ujian akhir menggunakan komputer. Dari jumlah itu, sekitar 49% menggunakan metode UNBK, sementara 34,6% sekolah masih menggunakan Ujian Nasional Berbasis Kertas Dan Pensil (UNKP). Pelaksanaan UNBK diwarnai dengan sejumlah kendala, termasuk kasus sulitnya siswa login ke sistem. Hal ini perlu menjadi catatan perbaikan ke depannya.

(mar)

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.