Banner Pemprov Agustus

DPR Harus Panggil Presiden Jokowi Terkait Satgassus Polri

 

JAKARTA, koranindonesia.id – Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Abdullah Hehamahua, mengusulkan beberapa poin penting terkait gonjang-ganjing yang belakangan terjadi di institusi Kepolisian Republik Indonesia (Polri), termasuk mencuatnya Satuan Tugas Khusus (Satgassus) Merah Putih.

“Pertama Undang-Undang Polri harus diamandemen. Kembali ke UUD 1945 yang asli. Dimana kedudukan Polri itu dibawah Kementerian Dalam Negeri. Tidak lagi dibawah langsung Presiden,” kata Abdulah Hehamahua saat menjadi nara sumber diskusi bertajuk “Tegakkan Martabat Bangsa: Reformasi Total Polri Dimulai Dengan Audit Satgassus Merah Putih Segera” di Jakarta, Selasa (25/10/2022).

Tampil sebagai nara sumber lainnya Mantan Irjen Dephankam Letjen Marinir (Purn) Suharto, Pegiat Anti Korupsi Marwan Batubara, Koordinator MAKI Boyamin Saiman, Tranparansi International Usman Hamid dan Alumnus Lemhanas Dr. Anton Permana.

Sementara terkait Satgassus Merah Putih, Abdullah Hehamahua, mendesak DPR RI untuk membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk mengusut sekaligus membongkar Satuan Tugas Khusus (Satgassus) Merah Putih Polri.

“Tentunya Pansus yang dibentuk ini juga harus melibatkan tokoh-tokoh masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat yang memiliki integritas,” katanya.

Sehingga, lanjut Abdullah Hehamahua, bisa secara obyektif membongkar Satgassus. “Yang ketiga seluruh Kapolda harus dinonaktifkan. Sehingga kerja Pansus bisa leluasa,”.

Yang tidak kalah penting, sambung Abdullah, DPR RI harus memanggil Presiden. “Sebab Polri langsung bertanggungjawab kepada Presiden. Jadi Presiden wajib dimintai penjelasan dan pertanggungjawaban terkait Satgassus Merah Putih ini,” tandas Abdullah Hehamahua.

Sementara Suharto justru merasa pesimis Presiden akan melakukan langkah tegas atau reformasi terhadap institusi Polri. “Karena selama ini Polri memang dijadikan alat Presiden untuk meraih sekaligus mengamankan kekuasaannya,” kata Suharto.

Jadi, lanjut Suharto, kalau hanya mendengungkan reformasi Polri itu sama saja mengikuti keinginan pemerintah. “Yang harus dilakukan adalah mereformasi pemerintahan secara keseluruhan,”.

 

(Mar)

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.