Banner sumsel

DPR Desak Pemerintah Bentuk TGPF Kerusuhan 22 Mei

JAKARTA, koranindonesia.id – DPR RI diusulkan untuk membahas pembentukan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) independen terkait kerusuhan yang terjadi dalam demonstrasi 22 Mei lalu, di depan kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Jakarta Pusat.

Usulan disampaikan anggota DPR RI dari Fraksi Partai Gerinda, Sodik Mudjahid saat melakukan interupsi, dalam rapat paripurna DPR, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (28/5/2019).

Dirinya berpandangan, DPR perlu mendesak pemerintah untuk segera membentuk TGPF, guna menginvestigasi peristiwa kerusuhan yang telah menimbulkan korban jiwa itu. “Kami mengusulkan ada agenda pembahasan ini,” kata Wakil Ketua Komisi VIII itu.

Menurutnya, peristiwa kerusuhan pada 22 Mei 2019 dapat dikategorikan sebagai bencana nasional. Maka dari itu, DPR harus mengambil sikap dan mendesak pembentukan TGPF untuk mengungkap peristiwa kerusuhan itu. Apalagi, banyak kasus-kasus dugaan pelanggaran HAM yang hingga kini belum dituntaskan. “Banyak kasus-kasus perlakuan kekerasan aparat keamanan terhadap rakyat yang sampai sekarang terkatung-katung,” imbuh Sodik.

“Marilah kita melakukan sebuah upaya baru, aagar tidak lagi ada utang masa lalu. Kasus Munir, kasus Novel Baswedan, Kasus Trisakti, yang sering menjadi beban karena tidak tuntas. Ini adalah peristiwa bencana nasional yang harus kita sikapi,” timpalnya pula.

Seperti diketahui, aksi unjuk rasa yang terjadi pada 21-22 Mei 2019 di depan kantor Bawaslu berakhir rusuh. Berdasarkan keterangan Divisi Humas Polri, korban meninggal dunia akibat kerusuhan saat aksi protes terhadap hasil Pilpres 2019 berjumlah tujuh orang.
(mar)

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.