Banner Pemprov 17 Agustus

DPR Bakal Revisi UU Pemilu, Pisahkan Pileg dan Pilpres. Ini Alasannya

JAKARTA, koranindonesia.id – Anggota Komisi II DPR RI, Firman Subagyo menilai, Pemilu Serentak 2019 sangat rumit, sehingga dibutuhkan modal yang besar dan terjadi pergeseran politik yang pragmatis. Akibatnya pemilu legislatif (pileg) tenggelam oleh hiruk pikuknya pemilhan presiden (pilpres), maka DPR sepakat untuk mengubah UU Pemilu menjadi terpisah antara pileg dan pilpres.

“Jadi, pemilu serentak kali ini semua merasakan sangat rumit, membutuhkan biaya yang besar dan terjadi pergeseran politik masyarakat, maka sudah seharusnya UU Pemilu No.7/ 2017 tentang pemilu diubah,” kata Firman dalam Dialektika Demokrasi ‘Tenggelamnya Caleg Ditengah Hiruk-Pikuknya Pilpres’ di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Kamis (28/3/2019).

Firman mengakui jika dalam kampanye kali ini dirinya harus mengeluarkan biaya yang besar. Karena itu dia khawatir caleg yang terpilih dalam pemilu nanti hanya orang-orang yang bermodal besar. “Selain rumit karena serentak, yang bisa kampanye besar-besaran hanya caleg yang bermodal besar. Ini tak bisa dibiarkan, sehingga perlu merevisi UU pemilu,” ujarnya.

Mengapa? Kata Firman, pileg ini lebih penting karena akan mengisi parlemen di DPR RI, DPD RI dan DPRD. Sehingga DPR RI yang mewakili rakyat dan membuat UU, menyusun anggaran dan pengawasan terhadap pemerintah ini jangan tidak berkualitas. “Jadi, sistem pemilu ini harus direvisi,” ungkapnya.

(mar)

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.