DPR Bakal Panggil Menteri ESDM Terkait Kenaikan Harga BBM

JAKARTA,koranindonesia.Id – Pemerintah melalui Menteri ESDM Ignatius Jonan secara tiba-tiba pada Rabu (10/10/2018) kemarin. mengumumkan kenaikan harga Premium bersamaan dengan harga BBM non subsidi lainnya. Untuk premium naik 7% dari Rp 6.550 menjadi Rp7.000 di wilayah Jamali (Jawa, Madura dan Bali).

Pengumuman ini cukup mengagetkan karena tidak ada rumor atau tanda-tanda sebelumnya.

Namun hanya dalam tempo kurang dari satu jam, Menteri Jonan mengumumkan pembatalan kenaikan harga premium.

Menurut Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, M. Ridwan Hisjam, hal seperti ini menjadi catatan bagi pihaknya di DPR RI,  khususnya Komisi VII atau Komisi Energi.

Padahal, terang politisi Partai Golkar ini, dalam beberapa kali RDP dan Raker antara Pemerintah dengan Komisi VII DPR,  pemerintah selalu memberikan alasan alasan terkait kebijakan untuk tidak menaikkan harga premium selaku BBM khusus penugasan non subsidi.

Walaupun kebijakan tersebut dibatalkan tetapi publik dapat menilai bahwa ada sesuatu di balik kebijakan tersebut.

Ketika mengumumkan kenaikan,  Jonan menyampaikan alasan,  demikian pula ketika mengumumkan penurunan juga disertai alasan.

“Tetapi karena jarak waktu antara kedua pengumuman itu yang sangat berdekatan, membuat publik pasti akan bertanya-tanya.  Apalagi situasi politik semakin eskalatif,” terang Ridwan dalam keterangan pers yang diterima koranindonesia.Id di Jakarta, Kamis (11/10/2018).

Pada saat yang sama Pertamina selaku satu-satunya badan usaha yang ditugaskan untuk mengadakan dan menjual premium,  sudah hampir dua tahun terakhir ini mengalami defisit yang semakin besar dalam penjualan premium. Hal ini karena kesenjangan biaya pengadaan yang lebih besar dibanding harga jualnya.

Sebagaimana diketahui,  terakhir pemerintah menetapkan harga premium yaitu terhitung mulai tanggal 1 April 2016, yaitu dari harga Rp6.950 per liter turun menjadi Rp6.550. Saat itu harga minyak dunia masih di kisaran 37-45 Dollar AS. Sedangkan saat ini sudah mencapai 85 Dollar AS,  naik dua kali lipat (100%) dari harga April 2016.

“Oleh karena itu,  sangat penting bagi Komisi VII DPR RI sebagai lembaga yang membawa aspirasi rakyat dan mengawasi kebijakan pemerintah untuk memanggil pemerintah dalam hal ini Menteri ESDM guna menjelaskan secara komprehensif hal tersebut,” tandasnya. (Mar)

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.