Banner sumsel

DPD RI Minta Pembangunan Desa Jadi Prioritas

JAKARTA, koranindonesia.Id-Komite II Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI melakukan kunjungan kerja ke Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kementerian DPDTT). Dalam kunjungan tersebut, Komite II meminta agar pembangunan desa menjadi prioritas dalam pengembangan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam kunjungannya, Wakil Ketua Komite II DPD RI, Parlindungan Purba, menjelaskan bahwa pembangunan Indonesia harus dimulai dari desa. Menurutnya pembangunan di desa dapat membentuk perekonomian desa yang kuat yang dapat menyokong perekonomian nasional. Oleh karena itu, untuk mewujudkan hal tersebut, Komite II menjalin kerja sama dengan Kementerian DPDTT terkait pembangunan desa.

“Dalam fungsi kami sebagai Komite II, ini sangat mendukung untuk membangun sumber daya alam dan sumber daya ekonomi. Ternyata banyak hal yang bisa dikerjasamakan, yaitu koordinasi program atau pelibatan masyarakat. Basisnya itu adalah desa. DPD RI berbasis dari desa, sumber perekonomian juga,” ucap Parlindungan Purba di Jakarta, Jumat (15/2/2019).

Salah satu upaya yang bisa dilakukan dalam membangun perekonomian desa adalah melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Menurutnya kehadiran BUMDes dapat memperkuat ekonomi di desa. Dimana usaha perekonomian yang dilakukan oleh BUMDes dapat memberikan pendapatan kepada desa yang bisa dimanfaatkan dalam kesejahteraan masyarakat.

Dirinya berharap agar kedepannya Kementerian DPDTT mengembangkan BUMDes, karena potensi dalam mensejahterakan masyarakat di desa sangat besar.

Ini mungkin bisa melibatkan peranan dari swasta dan masyarakat, sehingga menjadi sentra perekonomian yang bermanfaat bagi pengembangan daerah,” imbuh Senator asal Sumatera Utara ini.

Senada, anggota DPD RI asal Jawa Timur, Ahmad Nawardi, juga mendukung kehadiran BUMDes dalam membangun perekonomian di desa.

Menurutnya BUMDes dapat diberdayakan dalam mengelola potensi ekonomi yang dimiliki oleh sebuah desa, baik dari sisi pariwisata, hasil pertanian, ataupun hasil produksi masyarakat desa lainnya. Hanya saja, untuk menyukseskan BUMDes tersebut, harus bekerjasama dengan investor luar untuk mendapatkan investasi.

“Kalau hanya mengandalkan BUMDes, investasinya kecil, jadi harus pakai investor. Tapi harus ada soal landasan hukumnya, karena dana desa dari APBN, dan investor dari swasta. Harus ada landasan hukum yang bisa mengesahkan antara BUMDes dan swasta bisa bersatu, jika tidak BUMDes akan kalah bersaing,” kata Ahmad Nawardi.(Mar)

 

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.