DPD RI Minta  Anggaran Pilkada Serentak Tidak Memberatkan Daerah

JAKARTA, koranindonesia.id – Walapun Naskap Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) sudah ditandatangani sembilan (9) kabupaten yang ada di Nusa Tenggara Timur (NTT) yang mengadakan Pilkada tahun 2020 ini.

Akan tetapi sembilan daerah merasakan bahwa anggaran Pilkada yang dibebankan dari APBD cukup menguras kas Daerah, mengurangi pos anggaran untuk pembangunan dan penyelenggaraan pelayanan publik di Daerah.

Dalam siaran pers yang diterima koranindonesia.id, Jumat (15/11/2019)

Hal ini terungkap dalam pertemuan Komite I DPD RI dengan sembilan Kabupaten yang menyelenggarakan Pilkada tahun 2020 ini yang bertempat aula kantor Gubernur NTT.

Pertemuan dibuka oleh Asisten I Bidang Pemerintahan, NTT, Jamaludin Ahmad. Delegasi Komite I dipimpin oleh Wakil Ketua II Senator Djafar Alkatiri (Dapil Sulawesi Utara), Senator Abraham Liyanto (Dapil NTT selaku tuan rumah), Senator Almalik Pababari (Dapil Sulawesi Barat), dan Senator Dewa Putu Ardika Seputra (Dapil Sulwesi Tenggara). Hadir juga dalam pertemuan ini Bupati Sumba Timur, Gidion Mbiliyora, Bupati Sabu Raijua, Nikodemus Rihi Heke, sejumlah Asisten I dari Kabupaten yang menyelenggarakan Pilkada 2020, Komisioner KPU, Yosepat Kolidan Komisionser Bawaslu Noldi Tadu Hungu, sejumlah pejabat Fokompinda, perwakilan Universitas, sejumlah Organisasi Perangkat Daerah NTT, dan Organisasi Kemasyarakatan.

Sembilan Kabupaten tersebut masuk kedalam 270 daerah yang akan mengadakan Pilkada di Tahun 2020 ini. Sembilan Kabupaten tersebut adalah: Kab. Sabu Raijua; Kab. Timur Tengah Utara; Kab. Malaka; Kab. Sumba Timur; Kab. Sumba Barat; Kab. Belu; Kab. Ngada; Kab. Manggarai Barat; dan Kab. Manggarai.

Dalam sambutannya, Jamaludin menjelaskan bahwa Pemda NTT telah melakukan sejumlah kegiatan fasilitas terkait dengan pelaksanaan Pilkada di 9 Kabupaten sesuai dengan Undang-Undang No.10.2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah. Melalui surat Gubernur Nomor BU.340/17/Kesbangpol/2019 tanggal 10 Juli 2019, Pemprov NTT menegaskan dukungannya terhadap penyelenggara Pilkada 2020 di NTT. Mendukung penyiapan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4); supervisi dan fasilitasi NPHD, pemetaan potensi konflik, meningkatkan partisipasi Pemilih, netralitas ASN, mengedepankan demokrasi, mereduksi penyebaran hoax, mempersiapkan Linmas, memperkukat aparat Kesbangpol, dan melaporkan perkembangan situasi Pilkada 2020 kepada Gubernur NTT.

Sementara Senator Djafar menjelasan bahwa Komite I berkomitmen untuk terus mengawal proses demokratisasi dalam Pilkada Serentak, sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi serta kewenangan yang dimiliki oleh DPD RI. Komitmen ini akan dimulai dengan  melakukan pengawasan pelaksanaan Pilkada 2020 dengan menyerap berbagai informasi berkaitan dengan persiapan Pilkada Serentak tersebut.

“Ini semua kami lakukan dalam rangka memastikan bahwa proses demokratisasi ini dapat berjalan sesuai dengan asas demokrasi yang kita pilih, yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (LUBER-JURDIL) serta dapat menghasilkan pimpinan-pimpinan daerah yang legitimate dan credible serta mampu mensejahterakan masyarakatnya,”.

Selain itu, Senator Djafar juga menngungkapkan tentang rencana revisi UU Pilkada (UU no.10/2016) dengan menekankan pada beberap isu, antara lain, penguatan Bawaslu, penyederhanaan tahapan Pilkada, regulasi yang diterbitkan KPU khususnya berkaitan dengan e-rekap, mantan narapidana yang ikut Pilkada, dan isu strategis lainnya yang berkembang.

Dalam pertemuan tersebut, sejumlah Kabupaten termasuk Gidion (Bupati Sumba Timur) dan Nikodemus (Bupati Sabu Raujua) yang hadir dalam pertemuan tersebut menyarankan kede depannya agar anggaran Pilkada tidak lagi memberatkan APBD. Sebagai Kabupaten yang termasuk kedalam kapasitas fiskalnya terbatas, adanya alokasi anggaran Pilkada di APBD cukup mengurangi alokasi anggaran bagi pembangunan dan pelayanan di Daerah mereka.(Mar)

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.