Banner Muba 23 – 31 Juli 2021
banner Pemprov Juni

DPD RI Harapkan  RUU HKPD Perkuat Otonomi Daerah

JAKARTA, koranindonesia.id – Komite IV DPD RI berharap RUU Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah (HKPD) mampu memperkuat otonomi daerah ataupun desentralisasi sehingga daerah-daerah menjadi semakin kuat dan maju.

 

Hal ini terungkap pada penyampaian Pandangan DPD RI terhadap RUU tersebut, di Rapat Kerja Komisi XI DPR RI dengan Komite IV DPD RI, Menkeu, Kemenkumham, Kementerian PPN/KA. Bappenas, Kemendagri, Senin (13/9/21).

 

Wakil Ketua Komite IV DPD RI Darmansyah Husein yang hadir pada Rapat Kerja Komisi XI DPR RI dalam rangka Rapat Pembahasan RUU HKPD memaparkan Pandangan DPD RI, bahwa semangat yang diusung terhadap RUU HKPD ini adalah semangat memperkuat otonomi daerah ataupun desentralisasi, dan Komite IV DPD RI meyakini bahwa apabila daerah-daerah semakin kuat dan maju, akan berdampak langsung terhadap kemajuan negara secara menyeluruh.

 

“DPD RI sambut baik RUU HKPD untuk mewujudkan pemerataan kesejahteraan masyarakat di seluruh Indonesia yang berdasar atas azas keadilan dan proporsionalitas, karena sebelumnya banyak hal yang tidak sinergi. RUU HKPD ini diharapkan oleh semua pihak agar benar-benar diarahkan untuk menciptakan alokasi sumber daya nasional yang efisien,” ucap Darmansyah Husein yang hadir secara fisik didampingi Wakil Ketua Komite IV Casytha A Kathmandu, Novita Anakotta, Anggota Komite IV Abdul Hakim dan Ketua Komite IV Sukiryanto dan Anggota Komite IV lainnya secara virtual.

 

Senator Provinsi Bangka Belitung Darmansyah Husein menegaskan bahwa terkait Transfer Ke Daerah (TKD), alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) harus berazaskan keadilan dan proporsionalitas dengan prioritas untuk daerah penghasil.

 

Kemudian Dana Alokasi Umum (DAU) yang berkepastian (ditetapkan dengan persentase tertentu) sehingga tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dapat tercapai secara maksimal.

 

“Dalam hal menjaga keseimbangan pembangunan dan pemerataan, Dana Kelurahan perlu dimasukkan menjadi TKD yang sejajar dengan Dana Desa, juga Dana Insentif Daerah (DID) agar dapat dipertahankan dalam RUU HKPD karena DID mampu memacu peningkatan pelayanan publik yang berimplikasi pada peningkatan kinerja pembangunan daerah,” lanjut Senator Bangka Belitung tersebut.(Mar)

 

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.