Banner Muba 23 – 31 Juli 2021
banner Pemprov Juni

DPD Minta Penggunaan Dana Desa Harus Tepat Sasaran

JAKARTA, koranindonesia.id – Anggota Komite IV DPD RI, Abdul Hakim, ingin memastikan penganggaran dana desa sesuai peraturan dan perundangan. Karena menurut Hakim, hal itu memang menjadi salah satu fungsi Komite IV DPD, yaitu pendampingan serta fasilitasi pembuatan peraturan dan produk hukum di daerah pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, pajak, pendidikan dan agama.

DPD kemudian akan menyampaikan hasil pendampingannya itu kepada DPR sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti.

Kedua, program prioritas nasional sesuai kewenangan desa yang meliputi pendataan desa, pemetaan potensi dan sumber daya, pengembangan teknologi informasi dan komunikasi, pengembangan desa wisata, penguatan ketahanan pangan dan pencegahan stunting di desa serta desa inklusif.
Dan ketiga, adaptasi kebiasaan baru yaitu Desa Aman Covid-19 Masih dalam fungsi pengawasan yang pertama, Abdul Hakim mengatakan, ia melihat dalam kondisi pandemi ini, di mana perekonomian desa belum pulih, hal ini juga berdampak terhadap kemampuan fiskal atau kemampuan anggaran pemerintah dari pusat sampai daerah.

“Harapan saya adalah agar dana desa yang telah diberikan bisa dapat dimanfaatkan dengan baik untuk pembangunan dan kesejahteraan warga desa. Kepala desa diminta meningkatkan pelaksanaan padat karya tunai yang melibatkan masyarakat yang ada di desa supaya bisa terus dilakukan sehingga masyarakat bisa terberdayakan dengan adanya penggunaan dana desa,” jelas Abdul Hakim, Kamis (25/6/2021).(Mar)

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.