Banner sumsel

Dodi Jawab Pandangan Umum Fraksi-Fraksi Terhadap Nota Keuangan RAPBD 2019

SEKAYU, koranindonesia.id – Rapat Paripurna Masa Persidangan III ke 27 dengan agenda jawaban Bupati Musi Banyuasin (Muba) atas Pemandangan Umum fraksi–fraksi DPRD Kabupaten Muba terhadap Nota Keuangan RAPBD Kabupaten Muba t.a 2019, disampaikan Bupati Muba Rabu (24/10/2018).

Rapat yang langsung dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Muba Abusari bersama Wakil Ketua DPRD Kabupaten Muba dan turut dihadiri Sekretaris Daerah (Sekda), Staf Ahli Bupati, dan seluruh kepala OPD di lingkungan Pemkab Muba

Setelah pembacaan jumlah anggota yang hadir oleh Sekretaris DPRD Kabupaten Muba, M Tabrani Rizky. Abusari selaku pimpinan rapat langsung mempersilakan Bupati Muba membacakan pidato jawaban terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Nota Keuangan RAPBD Kabupaten Muba t.a 2019.

Dalam pidatonya, Bupati Muba Dodi Reza Alex Noerdin memberikan penjelasan terkait pertanyaan, saran dan masukan dari fraksi-fraksi di DPRD Muba.

Pertama yaitu untuk mengatasi lambatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tidak cukup dengan cara konvensional, namun dibutuhkan langkah taktis dan rencana yang matang, diakui Dodi, pihaknya sependapat, maka telah dilakukan upaya-upaya intensifikasi dan ekstensifikasi.

Yaitu, pengembangan kerjasama dalam menggali, menagih dan mengoptimalkan PAD dengan beberapa pihak seperti, MoU dengan Kejaksaan tentang penanganan masalah hukum bidang perdata dan tata usaha, MoU dengan Bank Sumsel Babel tentang penerimaan pembayaran pajak daerah dalam Kabupaten Muba melalui fasilitas online payment, MoU dengan PT POS Indonesia Persero) regional III Palembang tentang penerimaan pembayaran pajak daerah Kabupaten Muba.

“Kami bersama pihak-pihak terkait lainnya melakukan upaya jemput bola secara langsung ke lapangan untuk mencapai target yang telah ditetapkan disisa waktu yang ada. Kemudian melakukan perubahan peraturan daerah dan peraturan Bupati untuk penyesuaian dasar tarif pajak daerah, mengoptimalkan pengawasan penerimaan pendapatan daerah,” ujarnya.

Kemudian terkait masih ada pekerjaan tender/lelang oleh beberapa OPD, hal ini disebabkan antara lain, kesiapan dokumen administrasi dan teknis, perubahan Perpres tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah, perubahan nomenklatur di beberapa perangkat daerah dan kesiapan sumber daya manusia. Hal ini akan menjadi fokus perhatian kami untuk diperbaiki di masa yang akan datang.

Pandangan umum kedua, yaitu dari fraksi Partai Golongan Karya atas usul pengerukan Sungai Sake sepanjang 5 km berlokasi di Desa Rantau Sialang, Kecamatan Sungai Keruh, menurut Dodi, akan diprogramkan pada tahun yang akan datang.

(FOTO/HUMAS PEMKAB MUBA)

Mengenai aparat PLN agar pembersihan jaringan disepanjang jalan tidak sembarangan sehingga menghambat lalu lintas, Dodi berjanji akan dikoordinasikan lebih lanjut dengan PLN.  Pungli yang dilakukan mengatasnamakan keamanan desa terhadap kendaraan yang membawa alat berat juga, akan dikoordinasikan dengan Polres Muba untuk penertiban lapangan.

Sementara itu, untuk pandangan umum dari Fraksi PAN Bupati menjawab terkait usulan dan saran terhadap retribusi daerah disektor parkir.

“Kami sepakat bahwa baik lokasi atau lahan dan tarif retribusi parkir perlu diperhatikan dan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku baik untuk roda dua atau empat, dan kami juga akan melakukan penertiban terhadap praktik-praktik parkir liar dalam rangka ketertiban umum dan memberikan rasa aman pada masyarakat. Selanjutnya kami sampaikan realisasi retribusi tempat khusus parkir sampai dengan Oktober sudah terealisasi sebesar 95,38%, mudah-mudahan sampai akhir tahun nanti target akan bisa tercapai,” pungkasnya.

(ded/rel)

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.