Banner sumsel

DKPP Lantik 204 Tim Pemeriksa Daerah Periode 2019-2020

JAKARTA,koranindonesia.id-Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) melantik sekaligus mengukuhkan 204 Tim Pemeriksa Daerah (TPD) periode 2019-2020 dari 34 provinsi yang terdiri atas 68 unsur masyarakat, 68 unsur KPU, dan 68 unsur Bawaslu.

Ketua DKPP, Harjono mengingatkan sumpah janji yang diucapkan mengandung tanggung jawab pada negara Indonesia, menyelamatkan Pancasila dan UUD 1945. Janji terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan manusia yang harus ditepati dengan segala keikhlasan dan kejujuran.

“Fungsi DKPP, baik pusat maupun daerah, adalah meneruskan atau menindaklanjuti jika ada laporan dari masyarakat atau partai politik seandainya ada penyimpangan dari para penyelenggara pemilu,” ungkapnya di Hotel Sari Pasific, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Sabtu (6/04/2019).

Acara pelantikan dan pengukuhan ini juga dihadiri oleh Ketua Bawaslu Abhan, Komisioner KPU Hasyim Asyari, dan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo. Tjahjo.

Menurutnya pembentukan TPD merupakan amanat konstitusi. Dia mengimbau kepada yang terpilih untuk dapat melaksanakan tugas sesuai amanat yang diberikan.

Dijelaskannya dengan adanya pengukuhan oleh Dewan Kehormatan Daerah setidaknya akan menjamin bahwa pelaksanaan pemilu bisa berjalan sesuai dengan aturan.

“Tidak boleh satu titik koma pun melanggar dari ketentuan undang-undang yang ada,” jelasnya

Sementara Mendagri Tjahjo Kumolo menyakini bahwa KPU dan Panwas sudah melaksanakan tugas dengan baik sesuai dengan undang-undang.
Dikatakannya, TPD bertugas melaksanakan sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu di provinsi masing-masing sesuai Pasal 164 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Ditegaskannya dalam Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2019 disebutkan bahwa TPD memiliki wewenang untuk memeriksa pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh KPU provinsi/KIP provinsi, KPU kabupaten/kota atau KIP kabupaten/kota, Bawaslu provinsi atau Panwaslih Provinsi Aceh dan Bawaslu kabupaten/kota atau Panwaslih kabupaten/kota.

“Keanggotaan TPD terdiri dari enam orang setiap provinsi dengan komposisi dua orang dari unsur masyarakat, dua orang dari KPU provinsi dan dua orang dari Bawaslu provinsi,” terangnya

Tjahjo memaparkan, fungsi DKPP, baik pusat maupun daerah, adalah meneruskan atau menindaklanjuti jika ada laporan dari masyarakat atau partai politik seandainya ada penyimpangan dari para penyelenggara pemilu.

“Tapi kami yakin bahwa KPU dan Panwas sudah melaksanakan tugas dengan baik sesuai dengan undang-undang. Setidaknya, DKPP siap secara kelembagaan baik pusat dan daerah, seandainya ada gugatan atau tuntutan atau pengaduan,” tegasnya.

TPD merupakan tim yang dibentuk oleh DKPP yang keanggotaannya terdiri atas unsur masyarakat, KPU Provinsi/KIP Provinsi Aceh, Bawaslu Provinsi/Panwaslih Provinsi Aceh. TPD bertugas melaksanakan sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu di provinsi masing-masing sesuai Pasal 164 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Dalam Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2019 disebutkan bahwa TPD memiliki wewenang untuk memeriksa pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh KPU provinsi/KIP provinsi, KPU kabupaten/kota atau KIP kabupaten/kota, Bawaslu provinsi atau Panwaslih Provinsi Aceh dan Bawaslu kabupaten/kota atau Panwaslih kabupaten/kota.

“Keanggotaan TPD terdiri dari enam orang setiap provinsi dengan komposisi dua orang dari unsur masyarakat, dua orang dari KPU provinsi dan dua orang dari Bawaslu provinsi,” tandasnya. (erw)

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.