Banner sumsel

Dituding Lakukan Pembohongan Publik, NCW Gugat KPU Palembang

PALEMBANG, koranindonesia.id – National Corruption Watch (NCW) Kota Palembang, melayangkan gugatan terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palembang, dengan tudingan penyelenggara pemilu di Kota Palembang tersebut, diduga telah melakukan pembohongan publik, terkait keabsahan syarat salah satu pasangan calon walikota-calon wakil walikota pada pelaksanaan Pilkada Palembang 2018, mendatang.

Ketua NCW Kota Palembang M Ali Ruben menyatakan, pada aksi demonstrasi yang dilakukan pihaknya pada Rabu (25/4/2018) lalu, di halaman kantor KPU Kota Palembang, pada dasarnya pihaknya telah melakukan upaya hukum dengan melayangkan gugatan ke Pengadilan Negeri (PN) Palembang, termasuk secara pidana ke Kepolisian Daerah (Polda) Sumatra Selatan (Sumsel).

Diakuinya, gugatan yang dilayangkan pihaknya ke PN Palembang tersebut merupakan gugatan perdata yang terdaftar dengan No. 97IPdt.G/2018/PN.PLG.  Gugatan itu dilayangkan menurutnya, karena pihaknya menilai tidak adanya sikap kooperatif dari KPU Palembang selaku penyelenggara pemilu, untuk menerima masukan dari masyarakat terkait keabsahan persyaratan calon walikota Palembang lr H Sarimuda Sarnubi MT.

“Saat aksi damai yang kami lakukan, tidak ada sedikitpun sikap kerjasama yang ditunjukkan oleh Ketua KPU Kota Palembang terkait dengan laporan kami. Padahal, sebagai lembaga negara, mereka harus menerima masukkan apapun dari masyarakat, apalagi terkait dengan hukum,” kata M Ali Ruben, dalam konferensi pers di Palembang, Minggu (29/4/2018).

Ruben menjelaskan, tuntutan yang dilayangkan pihaknya ke KPU Kota Palembang pada dasarnya adalah agar KPU Palembang dapat bertindak adil dan setara, sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 10  huruf (a) Undang-Undang (UU) No 10/2016 tentang penetapan pasangan calon dalam Pilkada Kota Palembang 2018.

Karena, terkait dengan calon walikota atas nama lr H Sarimuda Sarnubi MT yang diumumkan oleh KPU Kota Palembang, tidak sedang memilik tanggungan utang, yang masih menurut Ruben adalah, pembohongan publik. Sebab, terbukti dari perkara gugatan perdata di PN Palembang terhadap calon walikota Palembang nomor urut 2 tersebut.

Dijelaskannya, gugatan perdata dengan No. 64/PDTI2015/PTPLG tanggal 02 September 2015 jo putusan Kasasi No. 832KlPdt/2016, tertanggal 23 Juni 2016 terhadap salah satu calon walikota Palembang itu telah berkekuatan hukum tetap.

Adapun isi dari surat pengadilan tersebut, dengan fakta hukum jika calon walikota Palembang Ir. H. Sarimuda Sarnubi, MT sedang mempunyai tanggung hutang sebesar Rp408.000.000 , sewaktu mencalonkan diri sebagai calon walikota dalam Pilkada Kota Palembang 2013 silam.

“Harus diketahui, apa yang kami lakukan ini murni untuk pilkada bersih. Karena pada 11 April 2018 lalu, KPU Kota Palembang telah mengumumkan tentang persyaratan pencalonan dan syarat calon. Jadi kami datang karena sesuai aturan KPU itu sendiri, ternyata ada salah satu calon yang dinyatakan lolos, padahal tidak memenuhi syarat,” ungkapnya.

Ruben menyebutkan, artnya disini disimpulkan jika KPU Kota Palembang telah melakukan pembohongan publik dan bahwa apa yang menjadi gugatan dan disampaikan pihaknya dalam aksi unjuk rasa sebelumnya bukanlah berupa fitnah atau berita bohong (hoax).

Ditambahkannya, bahwa sesungguhnya KPU Kota Palembang sudah sejak 24 Mei 2017 mengetahui, bahwa salah satu calon walikota pada Pilkada Kota Palembang 2018  atas nama lr H Sarimuda Sarnubi sedang mempunyai tanggungan hutang ketika dijadikan sebagai Tergugat l dalam perkara perdata No. 95/Pdt.G/2017/PN.PLG. Tapi oleh KPU Kota Palembang dinyatakan lr H Sarimuda Sarnubi tidak memiliki hutang.

“Kami akan bawa masalah ini, dan apa yang kami lakukan ini tidak ditunggangi siapapun, apalagi calon lain. Kami lakukan ini semata untuk mencari kebenaran. Bahkan, pada Rabu (2/5/2018) nanti kami berencana akan melaporkan juga hal ini ke Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Palembang,” tandasnya.

Sementara itu, Ketua KPU Kota Palembang Syarifudin ketika dimintai konfirmasi terkait persoalan ini menerangkan, bahwa pengumuman penetapan pasangan calon pada pelaksanaan Pilkada Palembang yang dilakukan pihaknya beberapa waktu lalu, telah berdasarkan dokumen yang disampaikan oleh masing-masing pasangan calon.

“KPU hanya menerima berkas dokumen pasangan calon, dan pihak Sarimuda telah melampirkan Surat Keterangan Bebas Hutang,” ujarnya kepada koranindonesia.id, Minggu (29/4/2018). (sen)

 

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.