Disdik Sumsel Temukan Ini, Izin SMA Taruna Indonesia Terancam Dicabut

PALEMBANG, Koranindonesia.id – Dinas Pendidikan Sumsel mengancam akan mencabut izin SMA Semi Militer Plus Taruna Indonesia apabila terbukti adanya kelalaian dan pelanggaran yang menewaskan korban Delwyn Berli Juliandro (14) saat mengikuti Masa Orientasi Siswa (MOS).

Kepala Dinas Pendidikan Sumsel Widodo mengatakan, saat ini pihaknya masih melakukan penyelidikan dan evaluasi terhadap peristiwa tersebut. Terdapat dugaan pelanggaran pertama yang dilakukan SMA Taruna Indonesia yakni tidak meminta izin Disdik untuk menyelenggarakan kegiatan di luar sekolah.

Widodo menjelaskan, korban tewas dalam salah satu rangkaian kegiatan MOS yang diselenggarakan di luar wilayah sekolah, yakni long march dan menyebrangi parit yang dilakukan pada malam hari setelah penutupan MOS yang tidak dilaporkan pihak sekolah ke Disdik Sumsel.

“Program dan kegiatan sekolah yang diselenggarakan di luar pagar sekolah harus seizin kita. Selama ini tidak ada izin, kurang pemberitahuan. Seluruh kegiatan di luar sekolah harus dilakukan seizin Dinas Pendidikan sehingga bisa dimonitor perkembangannya. Kalau tidak termonitor, seperti ini contohnya,” jelas Widodo, Rabu (17/7/2019).

Menurut Widodo sejauh ini pihaknya masih melakukan evaluasi kurikulum nasional yang diterapkan di SMA Taruna Indonesia. Dirinya menjelaskan, kegiatan MOS yang diterapkan secara semi militer sudah diselenggarakan SMA Taruna Indonesia sejak berdiri 15 tahun lalu. Namun ada missing linkyang menyebabkan kejadian penganiayaan yang menyebabkan tewasnya siswa baru terjadi pada tahun ajaran ini.

“Pertanyaan saya, kenapa ada guru baru 1 minggu kerja diberi tugas seberat itu. Semua kita evaluasi. Sanksi terberat jika ditemukan pelanggaran terstruktur bisa dicabut izinnya. Apakah ini penyimpangan oknum atau terstruktur. Apabila guru [tersangka] tidak diberitahu batas maksimal dalam latihan fisik, itu kesalahan terstruktur atau dianggap terlibat di dalamnya,” jelasnya.

Sementara itu, Gubernur Sumsel Herman Deru menegaskan pihaknya akan memberikan sanksi tegas kepada pihak sekolah jika terbukti melakukan pelanggaran prosedur dalam pelaksanaan MOS.

“Kita lihat dulu kurikulumnya. Kalau syarat MOS itu tidak terpenuhi dan porsi pembinanya memang tidak sesuai, kita tegur keras sekolahnya. Saya tidak bisa sembarangan ngomong mau tutup begitu saja. Kasihan siswa sudah lama ikut proses kegiatan belajar-mengajar,” tegas Deru. (sup)

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.