Dirjen Otda Pastikan Tindaklanjuti Kasus Gubernur Jateng

JAKARTA, koranindonesia.id – Direktur Jenderal (Dirjen) Otonomi Daerah (Otda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Soni Sumarsono memastikan, pihaknya akan menindaklanjuti dugaan pelanggaran netralitas yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo dan 31 kepala daerah di Jateng.

Langkah tersebut akan dilakukan setelah Kemendagri menerima surat dari Bawaslu Jateng, mengenai dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Ganjar dan 31 kepala daerah saat deklarasi mendukung pasangan capres-cawapres petahana Jokowi-Ma’ruf Amin.

Ketika surat diterima, Soni mengaku, Kemendagri akan langsung mengklarifikasi kembali Ganjar dan para kepala daerah tersebut. Setelah itu, Kemendagri akan memutuskan sanksi jika memang ditemukan pelanggaran. Dalam proses klarifikasi, menurut Soni, Kemendagri biasanya tidak mengacu pada penyebutan jabatan ketika memeriksa dugaan pelanggaran netralitas.

Soni menuturkan, pihaknya akan memeriksa dokumen tertulis yang bisa membuktikan pelanggaran netralitas itu. “Misalkan ada kertas statment-nya, ada pernyataan deklarasi. Kami Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, lalu ada stempel gubernur, stempel bupati, kop surat pemda, baru kami sebut itu menggunakan institusi resmi (dalam kegiatan politik),” kata Soni Sumarsono, di Jakarta, Kamis  (28/2/2019).

Seperti diketahui, Ganjar dan 31 kepala daerah dinyatakan melanggar aturan netralitas, lantaran Ganjar menyebut nama jabatan para kepala daerah saat deklarasi berlangsung. Namun, Soni mengaku, sulit memisahkan pribadi kepala daerah dengan jabatannya. Ia pun mencontohkan, seorang kepala daerah tetap dipanggil dengan embel-embel jabatan meskipun sedang tidak melaksanakan tugas pemerintahan daerah. “Jabatan ini melekat dan kadang sulit dipisahkan. Hari Sabtu atau Minggu pun, saya masih dipanggil Pak Dirjen Otda, padahal sedang kondangan,” paparnya.

Sebelumnya, Bawaslu Jateng memutuskan deklarasi pemenangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 01 Jokowi-Ma”ruf Amin yang dilakukan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo dan 31 kepala daerah melanggar aturan.

Koordinator Divisi Humas dan Antarlembaga Bawaslu Jateng Rofiuddin mengatakan, aturan yang dilanggar bukan aturan kampanye, melainkan netralitas sebagai kepala daerah sebagaimana Pasal 1 angka (3) dan Pasal 61 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9/ 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah. “Masuk pelanggaran hukum lainnya, dalam hal ini UU Pemda,” kata Rofiuddin, Sabtu (23/2) lalu.

(mar)

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.