Banner sumsel

Dipilih DPR dan Mandiri, Wiranto : Tidak Ada Pikiran Pemerintah Intervensi KPU-Bawaslu

JAKARTA, koranindonesia.id – Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto meluruskan tuduhan yang dikembangkan sejumlah pihak mengenai adanya konspirasi antara penyelenggara pemilu dan pemerintah, serta TNI dan Polri untuk melakukan kecurangan secara terstruktur, sistematis dan massif (TSM) untuk memenangkan salah satu pasangan calon presiden-calon wakil presiden,  di Pemilu Serentak 2019.

Dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Rabu (24/4/2019) siang, Menko Polhukam menilai, tuduhan tersebut sangat tendensius, ngawur, bernuansa fitnah, tidak benar, dan tidak berdasar, yang diarahkan untuk mendelegitimasi pemerintah dan penyelenggara pemilu terutama KPU dan Bawaslu, termasuk hasil pemilu yang sementara ini sedang dalam proses penghitungan.

Selaku Menko Polhukam yang dalam hal ini mewakili pemerintah, Wiranto menjelaskan, bahwa Komisioner KPU dan Bawaslu dipilih oleh DPR RI. KPU dan Bawaslu tersebut, lanjut Wiranto, bersifat mandiri, tidak tergabung dalam struktur lembaga negara manapun, dan memiliki struktur sendiri. Dengan demikian tidak berada dibawah kendali pemerintah. “Tidak pernah ada pikiran, kehendak dari pemerintah untuk melakukan intervensi terhadap kinerja KPU dan Bawaslu, apalagi sampai membangun konspirasi kecurangan secara terstruktur, sistematis dan massif guna memenangkan pasangan calon tertentu,” ungkap Wiranto, dilansir setkab.go.id, Rabu (24/4).

Menko Polhukam menjelaskan, bahwa tuduhan konspirasi antara pemerintah, dan KPU ataupun Bawaslu untuk melakukan kecurangan secara TSM dalam Pemilu Serentak 2019 itu tidak pernah terjadi.

Masyarakat Jangan Percaya

Untuk itu, Wiranto berharap kepada masyarakat, untuk tidak percaya terhadap berita-berita yang menyesatkan tersebut, apalagi terhasut untuk melakukan gerakan-gerakan yang hanya akan mengganggu kedamaian dan keamanan nasional. “Kita harus percaya bahwa Pemilu 2019 termasuk pemilu yang terbesar dan terumit di dunia, karena dalam waktu sehari harus memberikan kesempatan kepada lebih kurang 192 juta pemilih, yang dilakukan di lebih dari 810.000 TPS, yang tersebar di seluruh Indonesia, serta dilaksanakan dengan sangat terbuka untuk diawasi oleh semua pihak termasuk observer dari mancanegara, terbukti dapat terlaksana dengan aman, lancar, dan damai sehingga mendapatkan apresiasi dari 33 negara,” beber Wiranto.

Menurut Menko Polhukam, masyarakat seharusnya memberikan penghargaan dan apresiasi kepada KPU, Bawaslu dan petugas keamanan, yang telah melakukan pekerjaan besar dan berat ini dengan aman, lancar, dan damai, serta sampai saat ini menimbulkan korban sebanyak 139 orang yang meninggal dalam tugas. “Oleh sebab itu, sangatlah tidak tepat atau tidak pada tempatnya kalau melakukan fitnah, cacian, dan membuat tuduhan-tuduhan yang menyedihkan dan tidak berdasar,” sebut Wiranto.

Untuk melanjutkan keterbukaan dan kenetralannya, Wiranto menambahkan, bahwa KPU telah melakukan penghitungan secara transparan yang perkembangan hasilnya dapat diakses oleh siapapun setiap saat.

(ded/rel)

 

 

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.