Banner sumsel

Dinilai Sarat Unsur Politis, Kenaikkan Insentif RT-RW Dipersoalkan

PALEMBANG, koranindonesia.id – Sejumlah massa yang tergabung dalam Garda Alam Pikiran Indonesia (Garda Api) Sumatra Selatan (Sumsel) kembali mendatangi kantor DPRD Palembang, Senin (11/5/2018).

Massa pendemo mempertanyakan kebijakan Pejabat Sementara (Pjs) Wali Kota Palembang Akhmad Najib yang menaikkan insentif RT-RW di Kota Palembang dari sebesar Rp300.000 menjadi Rp600.000 per bulan.

Menurut mereka, kenaikan insentif RT-RW ini diduga, menguntungkan salah satu kandidat pasangan calon yang maju pada Pilkada Kota Palembang 2018. Sehingga sarat dengan unsur politis menjelang kontestasi Pilkada Palembang 2018.

Koordinator Aksi (Korak) Yan Hari Ranto SPd mengatakan, pihaknya akan terus mempertanyakan kebijakan Pjs Walli Kota Palembang yang menaikkan insentif RT-RW tersebut, yang menurutnya merupakan kebijakan krusial yang melampaui batas kewenangannya.

“Mudah-mudahan aspirasi kami diselesaikan dengan baik. Apalagi BKN menyatakan Pjs Wali Kota tidak boleh semata-mata mengeluarkan kebijakan yang melampaui batas wewenang,” ujarnya.

Yan menambahkan,  pihaknya mempertanyakan persoalan ini kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang, karena menilai kebijakan ini belum dibicarakan, dibahas, bahkan belum pernah disetujui DPRD Palembang.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Palembang Darmawan mengatakan, meski tengah dalam suasana cuti bersama Idul Fitri 1439 Hijriah (H) saat ini, tiga pimpinan DPRD Palembang dan enam anggota DPRD Kota Palembang tetap hadir.

“Kami menerima aspirasi dari Garda Api. Ini merupakan kelanjutan aksi demontrasi 4 Juni lalu, dimana kami saat itu sedang melaksanakan kunjungan kerja. Saya Ketua DPRD Kota Palembang salut kepada Ketua Garda Api yang telah tepat menyampaikan aspirasinya kepada kami. Tentunya kami akan segera menindaklanjuti terkait Perwali Nomor 43/2018 tentang kenaikan insentif RT-RW tersebut,” katanya.

Darmawan menuturkan, pihaknya akan mendisposisi aspirasi Garda API ini ke Komisi I DPRD Palembang, yang membidangi pemerintahan dan bermitra dengan Lurah dan Camat.

“Pihak Pemkot telah memberikan surat untuk menaikkan insentif RT-RW. Setahu kami, kalau mengubah anggaran harus rapat Banggar terlebih dahulu, kalau ada pergeseran anggaran. Sebab kalau tidak mendapat persetujuan dari Banggar bisa saja dibatalkan. Tapi insentif ini sudah ada sejak beberapa tahun lalu, hanya saja ada pergeseran anggaran di APBD Kota Palembang” bebernya.

Hal senada diungkapkan anggota DPRD Palembang dari Partai NasDem Hardi. Diungkapkannya, pihaknya akan duduk bersama di Komisi I untuk menbahas terkait aspirasi dari Garda Api ini. Mudah-mudahan hasilnya baik dan benar bagi seluruh masyarakat Palembang.

“Kami sepakat RT-RW itu perlu dibantu. Tapi kami berharap harus dibicarakan bersama. Kita cari solusi dulu, jangan digelontorkan dulu. Tapi dibahas dulu di Banggar,” pungkasnya.(win)

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.