Banner sumsel

Dinilai Langgar Aturan Ini, Izin Situs Jurdil2019 Resmi Dicabut

JAKARTA,koranindonesia.id- Situs Jurdil2019 resmi dicabut izinnya sebagai lembaga pemantau pemilu oleh Bawaslu dan diblokir Kominfo karena dianggap melanggar aturan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Pencabutan izin dan pemblokiran ini ditanggapi oleh Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf, TKN mendukung langkah tersebut jika benar ditemukan indikasi pelanggaran hukum. Persoalannya Jurdil2019 dianggap tidak menjalankan tugas sesuai dengan prinsip pemantauan.

“Ya, kalau menyalahi ketentuan UU, harus dikenai sanksi,” ungkap anggota TKN Jokowi-Ma’ruf, Achmad Baidowi  kepada wartawan, Senin (22/04/2019).

Ada sejumlah alasan mengapa akhirnya akreditasi Jurdil2019 dicabut dan diblokir. Salah satunya, karena Jurdil2019 dianggap tidak menjalankan tugas sesuai dengan prinsip pemantauan. Bawaslu menyebut Jurdil2019 melanggar aturan dengan membuat dan mempublikasikan quick count, yang berdasarkan aturan harusnya terdaftar di KPU.

Sementara itu pihak Jurdil2019 mengklaim pihaknya bukan menampilkan quick count melainkan ‘Real Count Pilpres 2019’. Adapun data yang ditampilkan situs itu mengunggulkan Prabowo-Sandiaga 60,3%. Sementara itu Jokowi-Ma’ruf tertinggal dengan perolehan 37,9%.

Achmad Baidowi mengatakan pemantau pemilu tidak memiliki kapasitas menampilkan data quick count (QC) atau real count (RC). Menurut dia, hal ini telah diatur dalam UU Pemilu 7/2017. Apalagi terdaftar sebagai pemantau yang tugasnya hanya melakukan pemantauan, bukan QC dan RC.

“Tugas pemantau adalah memantau jalannya pelaksanaan pemilu dan bukan menjadi lembaga survei, apalagi menjadi timses terselubung,” terangnya.

Ditegaskannya dalam menyusun UU 7/2017 persoalan ini sudah di atur sedemikian ketat. Terkait pencabutan izin dan pemblokiran itu, pihak Jurdil2019 melayangkan protes ke Bawaslu dan Kominfo. Mereka mempertanyakan alasan kedua lembaga mengeluarkan keputusan tersebut.

“Kita menanyakan ada apa, karena tidak ada pemberitahuan. Jika disebutkan ada konten yang negatif, di mana? Kita tahu biasanya yang disebut konten negatif itu pornografi atau judi, itu tidak ada di situs kita,” tandas Rulianti, pihak yang mengajukan izin Jurdil2019 jadi lembaga pemantau pemilu, Minggu (21/4/2019) kemarin. (erw)

 

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.