Banner Pemprov 17 Agustus

Dilaporkan oleh Kemenhumkam, Ini Kata  Walikota Tangerang

JAKARTA,koranindonesia.id – Walikota Tangerang Arief R Wismansyah siap dilaporkan oleh Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenhumkam), Arief mengatakan laporan tersebut sebagai hal biasa. Arief mengatakan dirinya menyambut baik laporan oleh menteri Kemenhumkam Lasonna Laoly. Diakuinya dirinya juga sudah mengetahui perihal laporan tersebut ke polisi melalui Kabiro Humas Hukum Kemenkumham, Bambang Wiyono Selasa (16/07/19) kemarin.

“Saya tidak apa-apa, lebih bagus dilaporkan biar lebih jelas siapa yang melanggar hukum, disana saya bisa menerangkan semuanya permasalahan, jadi masyarakat tahu siapa yang salah,” ungkapnya di Tangerang, Rabu (17/07/2019).

Arif dalam keterangannya kepada awak media mengatakan bahwa ia sudah sering meminta waktu bertemu dengan Menkumham, Yasonna Laoly tetapi belum bisa terwujud. Bahkan surat juga telah kami layangkan pada Kemenkumham tapi belum mendapat balasan.

“Hingga saat ini saya masih menunggu surat balasan dari Kemenkumham. Supaya ada kejelasan. Kalau yang masyarakat kan jelas keberatan. Makanya pelayanan saya aktifkan kembali,” terangnya.

Sementara itu Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negri (Kemendagri), Bahtiar menilai masalah Kemenkumham dan Wali Kota Tangerang hanya sebatas miskomunikasi. Sehingga untuk itu, jangan dibesar-besarkan.

Bahkan Bachtiar menegaskan bahwa permasalahan ini, harusnya terlebih dahulu tanya kepada gubernur Banten untuk mediasi, persoalannya gubernur merupakan perpanjangan tangan pemerintah pusat.

“Kemendagri belum bisa menjembatani dalam mengatasi masalah keduanya. Sebab pihaknya belum menerima surat apapun yang berisi penjelasan mengenai duduk perkara permasalahan antar keduanya,” tandasnya.

Untuk diketahui seperti dikutip kompas.com perselisihan antara Wali Kota Tangerang dan Menkumham terkait dengan izin pembangunan di lahan milik Kemenkumham di Kota Tangerang. Yasonna menyindir Arief soal perizinan pembangunan di lahan milik Kemenkumham yang tak kunjung terbit. Sindiran itu diungkapkan saat peresmian Politeknik Ilmu Pemasyarakatan dan Politeknik Imigrasi di kawasan pusat pemerintahan Kota Tangerang. Pemkot Tangerang menuding pembangunan gedung saat itu tidak mengantongi izin mendirikan bangunan (IMB). Arief juga disindir karena mewacanakan lahan Kemenkumham sebagai lahan pertanian. Arief memutuskan tidak akan memberikan pelayanan di atas lahan Kemenkumham, tepatnya perkantoran di Kompleks Kehakiman dan Pengayoman, Tangerang. Pelayanan tersebut mencakup penerangan jalan umum, perbaikan drainase, dan pengangkutan sampah. (erw)

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.