Diduga Ada Indikasi Kecurangan, Warga Desa Bindu Desak Pemilihan Ulang BPD

BATURAJA, koranindonesia.id – Warga Desa Bindu, Kecamatan Peninjauan, Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), mendesak dilakukannya pemilihan ulang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di desa itu, yang telah dilakukan beberapa waktu lalu.

Sebab menurut warga, pemilihan yang telah dilaksanakan diduga cacat hukum dan tak sesuai prosedur yang ada. Warga menduga tim panitia pemilihan telah menyalahi aturan.

“Kami minta diadakan pemilihan ulang,  itu harga mati.  Sebab ada indikasi keberpihakan dan tak sesuai aturan,” ucap Hairunnas, salah satu perwakilan warga Desa Bindu, kepada wartawan, Jumat (16/11/2018).

Dijelaskan Hairunnas, tidak sesuai aturan yang dimaksud adalah, pertama pihak panitia pemilihan BPD hanya menunjuk warga yang berhak memilih pada saat itu, kedua ada indikasi keberpihakan Kepala Desa (Kades) dengan pantia serta salah satu calon, ketiga sesuai aturan yang mereka ketahui bahwa yang berhak memilih seharusnyaadalah tiap Kepala Keluarga (KK) di desa itu.

“Sudah kelihatan settingannya,  kami tidak menuntut pemenangnya, tapi kami kecewa dengan pihak panitia dan Kades,” sebut Hairunnas.

Diungkapkan Hairunnas, untuk itu, hari ini warga dan pantia serta perangkat desa diundang pihak kecamatan untuk melakukan mediasi.  Namun, mediasi yang dilaksanakan hari ini, justru mengalami jalan buntu (deadlock). Selain itu kata dia, pada mediasi hari ini undangan hanya dibatasi untuk warga.

“Jadi tadi Kades Bindu tidak hadir dengan alasan yang tidak masuk akal. Kami harap, mediasi kedepan semua pihak dihadirkan, selain itu warga juga tidak dibatasi. Kami ingin demokrasi di desa kami berjalan baik,” pungkas Hairunnas, didampingi sejumlah warga lainya.

Sementara itu, informasi yang berhasil dihimpun, pihak dari Kecamatan Peninjauan, telah memfasilitasi dilakukannya mediasi antar pihak panitia BPD dengan warga Bindu,  namun belum juga membuahkan hasil.

“Benar kita sudah mencoba mediasi, tapi belum ada hasil, rencananya akan kita atur ulang waktunya,” kata Camat Peninjauan, Zahrudin.

Diakuinya, untuk tuntutan warga sendiri memang meminta dilakukan pemilihan ulang BPD, dengan alasan pemilihan tidak sesuai aturan.

“Jadi benar yang memilih tidak seluruh warga hanya per KK, tapi per KK juga tidak seluruhnya, hanya sekitar 80% dengan alasan panitia  mengenai anggaran. Kami berharap permasalahan ini bisa segera diselesaikan dan kami akan mengatur ulang jdawal mediasi nantinya,” pungkas Camat.

(tin)

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.