BANNER Dukung 5m
Banner pemprov Sumsel Vaksin

Dianggap Tidak Berizin, Polisi Didesak Bubarkan KLB Partai Demokrat

JAKARTA, koranindonesia.id – Politisi Partai Demokrat, Hinca Pandjaitan meminta kepolisian untuk berani membubarkan konferensi luar biasa (KLB) Partai Demokrat yang digagas kader pecatan Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara yang rencananya dimulai hari ini (5/3/2021).

KLB itu dianggap ilegal. Selain cacat prosedural, KLB itu juga dianggap tak berizin.

Mantan Sekjen Partai Demokrat itu menyatakan pihaknya telah bertanya langsung kepada Kapolri Listyo Sigit Prabowo ihwal izin penyelenggaraan KLB yang dia bilang ilegal itu, Kapolri menjelaskan bahwa acara tersebut tak mendapat izin dari kepolisian.

“Sudah cek langsung ke Kapolri barusan, bahwa penyelenggaraan KLB itu dipastikan ilegal karena Polri baik Mabes maupun Polda sama sekali tidak memberikan ijin penyelenggaraan KLB,” kata Hinca, Kamis (4/3/2021) malam.

Maka itu, dia mendesak kepolisian untuk membubarkan acara yang digagas kader pecatan DPP Partai Demokrat tersebut.

“Oleh karena penyelenggaraan KLB itu tidak ada izinnya maka negara (polisi) harus membubarkannya demi hukum. Jika tidak dibubarkan, maka negara membiarkan pelanggaran hukum itu. Kita protes keras,” tegasnya.

Alasan para penggagas bahwa acara tersebut merupakan acara internal partai sehingga tak membutuhkan izin kepolisian dibantahnya. Dia menegaskan bahwa alasan tersebut tidak benar. Sebab, kata dia, acara tersebut justru melibatkan pihak eksternal secara sengaja.

“Kami juga pastikan penyelenggaraan KLB ilegal ini justru melibatkan pihak eksternal secara sengaja dan yang menjadi aktor intelektualnya yakni Moeldoko sebagai Kepala KSP yang sama sekali bukan kader Partai Demokrat,” katanya.

Dengan dilibatkannya Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko, secara otomatis KLB ilegal itu dia bilang tidak lagi menjadi urusan internal Partai Demokrat.

Karenanya, tidak ada pilihan  lain bagi kepolieian selain membubarkan acara tersebut bila tetap terselenggara.

“Jadi tidak benar ini urusan internal semata tapi sdh melibatkan pihak eksternal. jadi memang harus dibubarkan. Jika tidak dibubarkan, polisi dan istana telah melakukan pembiaran pelanggaran hukum dan perusakan demokrasi kita secara permanen,” katanya.(Mar)

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.