Dewan Setujui Raperda Pertanggungjawaban APBD Sumsel TA 2018

Palembang,koranindonesia.id —-Dipimpin oleh Ketua DPRD Sumsel, H.M.A Gantada, SH, M.Hum, Gubernur Sumsel H. Herman Deru, Didampingi oleh Wakil Gubernur Mawardi Yahya, Keputusan Bersama antara Pimpinan DPRD dengan Gubenur Prov. Sumsel terhadap Raperda tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD Prov.Sumsel Tahun Anggaran 2018 ditanda tangani. Sebelumnya Lima Komisi DPRD Prov.Sumsel menyampaikan Laporan Hasil Pembahasan dan Penelitian Komisi terhadap Raperda Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD Prov.Sumsel Tahun Anggaran 2018 pada Pada Paripurna LX (Ke-60) DPRD Prov.Sumsel.

Penyampaian Hasil Pembahasan dan Penelitian Komisi DPRD Prov.Sumsel Terhadap Raperda Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD Prov. Sumsel TA 2018 dimulai dengan Pendapat Komisi  I yang disampaikan oleh Lindawati Syarofi, SH, MM, dalam laporannya Komisi I Menyatakan dapat menerima dan memahami Raperda Raperda Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD TA 2018, Komisi I juga memberikan Rekomendasi untuk menindak lanjuti terkait temuan BPK terhadap APBD 2018 dan agar meningkatkan Koordinasi dengan Intansi terkait dan lain sebagainya.

Selanjutanya Komisi II dengan juru bicara Drs. H. Gani Subit, MM, dalam laporannya Komisi II menyampaikan beberapa rekomendasi diantaranya: 1. Pengelolaan keuangan masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mitra Komisi II sudah lebih baik dibanding tahun sebelumnya, 2. Realisasi Angaran OPD Mitra Komisi II tahun Anggaran 2018 sudah cukup baik dimana penyerapan anggaran rata-rata sudah mencapai 90%, Walau masih ada beberapa program, dibeberapa OPD masih dibawah 90%, untuk itu diharapkan OPD tersebut dapat lebih meningkatkan kemampuannya dalam pengelolaan kuangan dan perencanaan program kerja sehingga capaian sesuai dengan program yang direncanakan, 3. Perencanaan OPD Kedepan diharapkan harus lebih baik lagi sehingga pencapaian rencana strategis dan tujuan jangka pendek, menengah dan jangka panjang guna mencapai visi dan misi Kepala Daerah yaitu “ Bersatu Sumsel Maju untuk Semua” dapat terlaksana dengan baik sehingga penerapan anggaran lebih efektif dan efisien.

4. Mengapresiasi kepada OPD yang menjadi Mitra Komisi II yang dapat merealisasikan anggaran dengan baik terutama dalam pelaksanaan realisasi fisik susuai target yang direncanakan sehingga sisa anggaran yang ada dapat diminimalisir. 5. Meminta agar OPD yang menjadi temuan pada LHP BPK menindak lanjuti dan melakukan pembenahan. serta bebapa poin lain rekomendasi teknis kepada OPD/Dinas yang menjadi mitra Komisi II, dengan kesimpulan laporan bahwa Komisi II dapat menerima dan memahami.

Komisi III dengan juru bicara H. Ardhani Awam, SH, dalam laporannya juga dapat menerima dan memahami Raperda Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD 2018 dan merekomenadasikan agar menindak lanjuti temuan BPK berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan rekomendasi teknis lain terkait OPD yang menjadi mitra komisi III. Selanjutnya Komisi IV dengan juru bicara H. Askweni, S.Pd juga berkesimpulan dapat menerima dan memahami Raperda Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD 2018 dengan catatan, perlu adanya koordinasi dengan DPRD Sumsel serta Berharap RAPBD kedepan harus benar-benar matang dan catatan teknis lainnya.

Terakhir, Penyampaian Laporan Hasil Pembahasan dan Penelitian Komisi V, disampaikan oleh Sekretaris Komisi V, Mgs.H. Syaiful Padli, ST,MM. Dalam laporannya Komisi V menyampaikan bahwa Raperda yang telah diperiksa oleh BPK RI ini, masih terdapat OPD yang belum menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) oleh BPK RI dan merekomendasikan agar temuan BPK RI ditindaklanjuti oleh pihak terkait, Komisi V DPRD Sumsel juga menyoroti masih adanya pungutan biaya di Sekolah dengan alasan hasil rapat komite sekolah, selanjutnya komisi V DPRD Prov sumsel menyampaikan kesimpulan dapat menerima dan memahami Raperda Pertanggung Jawaban Pelaksaan APBD 2018.

Setelah Persetujuan bersama Raperda tersebut ditanda tangani, Gubernur menyampaikan dalam sambutannya bahwa “Hasil Pembahasan dan Penelitian Komisi-komisi yang mengemukakan beberapa saran dan koreksi yang telah disampaikan pada Rapat Paripurna ini, akan menjadi catatan tersendiri bagi kami untuk dijadikan bahan penyempuranaan dan perbaikan Raperda tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD Prov. Sumsel TA 2018 dan tahun-tahun mendatang”  (adv)

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.