Banner sumsel

Dewan Pers Tak Bisa Usut Media yang Partisan

JAKARTA, koranindonesia.id – Media adalah sarana paling penting dalam proses berjalannya demokrasi di era reformasi saat ini. Ruang yang dibuka seluas-luasnya ini menjadi media menyampaikan informasi dan gagasan terkait situasi sosial politik yang tak dirasakan saat era orde baru.

Namun, media dalam kontestasi politik kini, disinyalir banyak yang bertindak tidak independen atau partisan, hal itu dianggap sebagian orang telah mencederai proses demokrasi.

Namun, Ketua Dewan Pers Yosep Adi Prasetyo mengungkapkan, bahwa Dewan Pers tidak bisa menjadi hakim dalam mengusut media yang partisan.

“Karena Undang-Undang (UU) tidak mengamanatkan itu. Dewan Pers pun juga memiliki keterbatasan anggaran di tiap tahunnya. Pada 2019 saja, Dewan Pers hanya mendapatkan anggaran sebesar Rp19 miliar,” terang Yosef, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (8/11/2018).

Di tempat yang sama, pengamat politik Bonny Hargens mengungkapkan, bahwa media kini menjadi sarana transformasi yang membedakan antara abad 20 dan 21.

Jika pada abad 20, media lebih difungsikan sebagai alat menyampaikan informasi, namun pada abad 21 media lebih difungsikan sebagai alat untuk menyampaikan framing informasi. Maka tak heran jika antara media yang dimiliki oleh politisi, memiliki sudut pandang atau framingyang berbeda dalam menyampaikan informasi.

“Ini jadi tugas berat bagi seluruh pihak, karena wartawan yang meliput juga, tidak punya kewenangan dalam menyajikan framing berita. Karena framing berita lebih dipengaruhi oleh redaktur pelaksana atau pemimpin redaksi,” pungkas Bonny.

Setelah menyampaikan paparan dari masing-masing narasumber, diskusi dilanjutkan dengan kegiatan tanya jawab antara hadirin dengan narasumber.

(mar)

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.